Konferensi Pembangunan Jawa Barat III: Perkuat Sinergi Demi Membangun Jawa Barat

[unpad.ac.id, 5/09/2017] Pencapaian target pembangunan di Jawa Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemerintahan. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peran dalam mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Para pembicara dalam Konferensi Pembangunan Jawa Barat III dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran, di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Selasa (05/09). Dalam kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Kodrat Wibowo, PhD, (ketiga dari kiri), bertindak sebagai moderator konferensi. (Foto: Tedi Yusup)*

Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., menyadari betul peran pelaku bisnis hingga akademisi dalam membangun wilayah Garut. Hal ini ia lakukan saat pertama kali menjabat sebagai Bupati Garut pada 2014 silam.

Saat menjadi pembicara dalam Konferensi Pembangunan Jawa Barat III di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Selasa (05/09), Rudy bercerita tentang kondisi Garut pada 2014. Ia melihat berbagai kelemahan pengelolaan pemerintahan yang menjadikan perkembangan Garut sedikit tertinggal dengan wilayah lainnya di Jawa Barat.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah Jawa Barat maupun nasional, ditambah tata kelola dan perencanaan kota yang tidak baik, mendorong Rudy untuk segera melakukan pembenahan. Padahal, Garut memiliki potensi daerah yang luar biasa.

Ia pun banyak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para akademisi di berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. “Berbagai perencanaan datang, ide-idenya dari kalangan akademisi. Kita kolaborasikan dengan kegiatan sehari-hari. Pemikiran para Kepala Desa dan Profesor kita sambungkan,” kata Rudy.

Dalam dua tahun terakhir, Garut menggeliat. Berbagai penghargaan, mulai dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian, penghargaan inovasi perencanaan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi diraih Kabupaten Garut.

Selain bekerja sama antar elemen, peningkatan pembangunan juga harus menyentuh hal-hal substansial. Setidaknya hal ini yang dirasakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wening Kota Bandung H. Sonny Salimi, M.T., yang juga menjadi pembicara konferensi itu. Sebagai pelaku usaha di bidang air, infrastruktur air bersih menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, persoalan air sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Infrastruktur air minum kerap terabaikan Pemerintah. Sonny membeberkan beberapa hasil studi yang menunjukkan penyediaan air baku di Indonesia masih rendah.

“Ketersediaan air baku di Indonesia masih sekitar 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Ini jauh di bawah Thailand atau Vietnam,” papar Sonny.

Sementara dari akses air minum, persentase Indonesia mencapai 87,37 %, jauh di bawah Thailand dan Filipina. Di tingkat permintaan akses air baku, PDAM baru melayani di bawah 20% saja. “Ini berarti sebagian besar masih menggunakan air sumur. Disinyalir penggunaan tanpa terkendali akan mengurangi cadangan air tanah dan merusak lingkungan,” kata Sonny.

Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam peningkatan kapabilitas PDAM. Pemerintah dalam masalah ini perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

Berbagai kondisi pembangunan di Jawa Barat menghasilkan beberapa kajian strategis. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga Direktur SDGs Center Unpad Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana, S.E., M.A., PhD, memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan SDGs Center.

Pihaknya telah menghimpun peta dasar implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di beberapa wilayah di Indonesia. Dari 260 indikator target ketercapaian dalam SDGs, Prof. Armida mengambil 52 indikator dalam penghimpunan peta dasar tersebut.

“Kita ingin memastikan semua data tersedia untuk semua provinsi,” kata Prof. Armida.

Dilihat secara business as usual, pihaknya melakukan proyeksi terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini. Prof. Armida memaparkan salah satu hasil proyeksi di Jawa Barat terkait kemiskinan. Pada 2015 lalu, persentase tingkat kemiskinan di Jawa Barat harus 9,53%.

“Jika melihat indikator global maupun nasional, 2030 tingkat kemiskinan harus 0%. Kalau diproyeksikan secara business as usual, 2030 tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah 5,87%, apabila trenya seperti sekarang,” kata Prof. Armida.

Pembicara selanjutnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Lukman Shalahuddin, M.Sc., memaparkan beberapa capaian yang dilakukan Pemprov Jabar. Menurut Lukman, Pemprov Jabar telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Penerapan ini diantaranya melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan berbagai inovasi yang bersentuhan langsung dengan dunia industri. Lukman menyimpulkan, hasil inovasi telah berhasil mendayagunakan kemajuan Iptek untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, meningkatkan nilai tambah produk, dan menciptakan lapangan kerja baru.*

Laporan oleh Arief Maulana