[unpad.ac.id, 3/11/2017] Menteri Koordinator Kemaritiman RI Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk menggeluti kajian hukum laut. Luhut menilai, sebagai negara dengan 79% wilayahnya berupa laut, kekuatan hukum laut di Indonesia masih terbatas.
Hal tersebut dikatakan Luhut saat menjadi pembicara dalam Studium Generale “Peran Negara dalam Menjaga Sumber Daya Alam yang Digunakan sebagai Sarana Terciptanya Kesejahteraan Umum” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (3/11).
Memiliki target sebagai poros maritim dunia, Indonesia perlu membenahi beberapa sektor. Salah satunya adalah pembuatan peta kemaritiman. Saat ini, Indonesia belum memiliki peta wilayah yang detail menggambarkan kondisi topografi wilayah, termasuk sebaran terumbu karang di perairan.
“Ini memang harus dibuat, karena kita mengalami ada kapal yang nabrak karang yang di Raja Ampat itu. Itu (pihak internasional) mereka nyalahin kita kenapa tidak punya peta lautnya,” papar Luhut.
Luhut mengakui penyusunan peta kemaritiman ini tidak mudah. Dari sektor hukum, penyusunan peta ini membutuhkan studi yang dalam. Peran hukum laut sangat kuat dalam penyusunan peta ini.
Di sisi lain, sektor kemaritiman Indonesia menyimpan potensi yang luar biasa, Luhut mengungkapkan, diperkirakan sektor kemaritiman menyimpan potensi bisnis sebesar 1,33 triliun US Dolar. Namun, baru 9% saja yang sudah dieksplorasi.
Khawatir potensi ini jatuh ke tangan asing, Luhut meminta mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam memanfaatkan potensi tersebut. Ia juga tidak ragu menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin mendalami hukum laut.
“Kita cari anak-anak yang IPK-nya tinggi, cari program Doktornya, kita sekolahkan dalam bidang hukum laut,” kata Luhut.
Ia membenarkan, saat ini tidak banyak ahli hukum laut di Indonesia. Padahal Indonesia, khususnya Unpad, memiliki torehan sejarah dalam kedaulatan Indonesia, yaitu lahirnya konsep Wawasan Nusantara oleh Guru Besar FH Unpad Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
“Konsep poros maritim dunia memiliki potensi pengembangan ekonomi maritim. Anda bisa mainkan peran hukum laut di sini agar (potensi) ini mau kita apakan. Kalau tidak, kita akan dijajah orang lagi,” kata Luhut.
Acara yang digelar BEM Fakultas Hukum Unpad ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad. Dalam sambutannya, Rektor mengatakan penguatan hukum laut penting dalam mendukung kebijakan poros maritim dunia.
Menyikapi hal tersebut, Unpad sendiri telah mengeluarkan sejumlah hibah penelitian dan mendorong aktivitas riset di bidang hukum laut. Selain itu, Unpad juga memiliki dua pusat unggulan berupa pengembangan Marine Station di Pangandaran dan pusat unggulan Maluku Corner yang khusus menangani berbagai kajian di wilayah Kepulauan Maluku.*
Laporan oleh Arief Maulana
