Melihat Capaian Kinerja Pemerintah Lewat Generasi Milenial

[unpad.ac.id, 13/2/2018] Menjelang tiga tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden merilis berbagai data capaian kinerja pemerintahan pada sektor ekonomi, pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial, penekanan ketimpangan, dan stabilitas.

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat memaparkan data capaian kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (13/2). Acara yang digelar Kantor Staf Kepresidenan RI bekerja sama dengan Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A. (Foto: Tedi Yusup)*

Saat menyampaikan data capaian kinerja Presiden Jokowi/JK di Bale Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Selasa (13/2), Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, berkali-kali bertanya kepada mahasiswa tentang kesesuaian program dan kinerja Pemerintah. Ia menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam evaluasi program pembangunan Pemerintah.

Satu per satu mahasiswa Unpad menjawab sudah sesuai jalur. Namun, ada pula mahasiswa yang bingung terhadap kesesuaian kinerja pemerintah. Ini disebabkan banyak informasi simpang siur yang beredar di masyarakat terkait adanya “perang pendapat” terhadap kinerja Pemerintah. Dengan sedikit malu-malu, sebagian mahasiswa menyatakan kebingungannya.

“Ini forum terbuka, kami ingin mendengar aspirasi mahasiswa. Keterpaparan kita dengan teknologi tidak hanya membuat pintar, tetapi justru dengan banyaknya informasi yang beredar membuat kita menjadi tidak mengerti,” ujar Yanuar.

Dalam forum tersebut, Yanuar berupaya menyajikan data kinerja Pemerintah agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan selama tiga tahun kepemimpinan berjalan. Empat fokus sektor yang ditekankan, hampir seluruhnya memiliki hasil positif.

Sektor ekonomi, misalnya. Pemerintah berhasil menurunkan angka koefisien gini dari 0,4 di 2014 menjadi 0,393 di 2017. Pada tingkat kestabilan ekonomi, terjadi sedikit penurunan persentase laju pertumbuhan dari 5,02% di 2015 menjadi 5,01% di 2017.

Yanuar mengatakan, penurunan angka ini tidak bernilai negatif di tingkat global. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan negara lain, Indonesia masih terbilang baik. “Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam hal laju pertumbuhan ekonomi di tingkat negara G20. Kita tidak buruk-buruk amat,” kata Yanuar.

Ia membenarkan, meskipun angka koefisien gini menurun, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Sampai saat ini Pemerintah juga belum bisa menekan habis angka pengangguran. Namun, Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan bagi orang tidak mampu, terutama pelayanan di bidang kesehatan.

Penyediaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga tidak mampu, peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan, serta upaya pemberian pelatihan vokasi dan pemagangan dilakukan Pemerintah sebagai pelayanan bagi warga miskin dan tidak punya pekerjaan. Yanuar mengatakan, program pelatihan dan magang setidaknya secara signifikan bisa menembak langsung masalah pengangguran.

Sekali lagi, Yanuar bertanya apakah kinerja Pemerintah sudah sesuai jalur atau belum. Dua mahasiswa berpendapat, data yang dijelaskan Yanuar kerap berbanding terbalik di lapangan. Beberapa wilayah belum dapat merasakan apa yang Pemerintah lakukan untuk warganya. Kinerja abdi masyarakat pun belum bisa merealisasikannya.

Menanggapi hal ini, Yanuar mengatakan, realitas masih buruknya kondisi di lapangan jangan sampai membuat Pemerintah berhenti bekerja. Saat ini, Pemerintah membuka layanan aduan langsung untuk masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat tinggal mengadukan berbagai masalah dan kondisi ketimpangan yang masih terjadi kepada pemerintah.

“Kita butuh lebih banyak rakyat yang mau bilang ke pemerintah. Kita justru mau diberitahu dimana yang kurang. Pemerintah akui masih banyak kekurangan, dan saya ingin dibantu partisipasi Anda dimana kita bisa menanganinya,” kata Yanuar kepada mahasiswa.

Dewan Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat Islaminur Pempasa mengatakan, sebagian besar pemberitaan kinerja Presiden dan Wapres di media arus utama sudah bernilai positif. Namun, ada titik-titik (hotspot) pemberitaan yang harus diwaspadai memicu pemberitaan yang menyimpang.

“Keberhasilan hotspot memang kecil, tapi asapnya banyak dan akan berpengaruh ke yang lain,” ujar Islaminur.

Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Eko Prasodjo mengatakan, ada tiga catatan yang kerap menghantui kinerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, siapapun dia. Tiga catatan itu adalah adanya multipartai sistem yang menyebabkan sulitnya mengonsolidasi politik dan kepentingan nasional, fragmentasi kebijakan dan implementasinya di daerah, serta birokrasi daerah yang belum menghasilkan kebijakan adaptif.

Prof. Eko menyoroti capaian pembangunan Presiden Joko Widodo tidak lepas dari peran serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam membangun wilayahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan keberhasilan pembangunan di tiap daerah.

“Saya lihat betapa sulitnya menjadi Presiden dan Menteri saat ini. Koordinasi program pembanguan tidaklah mudah,” ujar Prof. Eko.

Mendidik Generasi Milenial

Sementara itu, Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad Dr. Asep Sumaryana, M.S., mengatakan, dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia saat ini dibutuhkan peran serta keluarga, masyarakat, sekolah, dan media masa. Pemerintah hadir mengikat empat aspek tersebut agar berjalan bersama-sama.

“Sekolah bukan aktor tunggal dalam memberikan pendidikan kepada anak. Keluarga dan masyarakat juga harus terlibat,” kata Dr. Asep.

Mengantisipasi pertarungan kepentingan antar media, Dr. Asep mendorong agar media kembali kepada kodratnya sebagai alat pendidikan masyarakat. Ia menilai, media harus bebas dari kepentingan politik tertentu.

Lebih lanjut Dr. Asep menjelaskan, pendidikan Indonesia harus dikembalikan tujuannya sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa. Cerdas ini meliputi cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual.

“Cerdas intelektual bisa dibangun oleh sekolah dan media. Cerdas emosional dibangun oleh keluarga dan masyarakat, dan cerdas spiritual dibangun oleh pemuka agama. Keempat peran ini dapat mengokohkan tiga komponen kecerdasan itu,” kata Dr. Asep.*

Laporan oleh Arief Maulana