Mungkinkah SDGs Akan Tercapai di Indonesia pada 2030?

[unpad.ac.id, 10/8/2018] Pusat unggulan SDGs Center Universitas Padjadjaran telah melakukan riset terkait kesiapan provinsi dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 mendatang. Hasilnya, setiap wilayah di Indonesia memiliki tantangannya tersendiri.

Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si., (tengah) bersama Direktur SDGs Center Unpad, Prof. Armida S. Alisjahbana (kanan) dan Deputi Direktur SDG’s Center Unpad Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., PhD, (kiri) menyampaikan hasil penelitian SDGs Center Unpad tentang kesiapan wilayah di Indonesia menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam diskusi “Riset Unggulan Unpad dan Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung Karsa)” di Taman Bale Rumawat Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (10/8). (Foto: Tedi Yusup)*

“Hampir seluruh provinsi Indonesia masih banyak (nilai) merahnya, artinya masih banyak belum  lulusnya. Jadi tahun 2030 masih banyak indikator yang belum dicapai,” kata Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si., saat menyampaikan hasil penelitian dalam Diskusi “Riset Unggulan Unpad dan Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung Karsa)” di Taman Bale Rumawat Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (10/8).

Dr. Zuzy mengungkapkan, ketimpangan menjadi salah satu tantangan terbesar di antara provinsi maju di Indonesia. Rencana pembangunan yang masih mengacu pada sifat business-as-usual dipastikan tidak akan menjamin pencapaian penuh target SDGs di Indonesia pada 2030.

Penelitian ini mengindentifikasi 40 indikator dari 16 tujuan SDGs untuk penilaian pada setiap provinsi. Pihaknya juga melakukan penilaian pada seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan mengidentifikasi 45 indikator.

Berdasarkan proyeksi dan analisis dari indikator tersebut, diketahui Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang memiliki nilai terbaik dalam kesiapan mencapai SDGs. Sementara Provinsi Papua menjadi provinsi yang paling tidak siap.

Di Provinsi Jawa Barat, wilayah perkotaan menghadapi tantangan besar dalam hal pengangguran, lingkungan, hingga ketimpangan dari sektor pendapatan maupun pendidikan.

Menurut Dr. Zuzy, hasil riset SDGs Center Unpad ini telah mendapatkan banyak perhatian dari sejumlah pihak. Hasil penelitian ini bahkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak terkait, terutama pemerintah, dalam  mengambil kebijakan.

“Dari hasil riset kita juga bisa ketahuan ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki,” kata Dr. Zuzy.

Menurut Dr. Zuzy, penyelesaian masalah di satu daerah tidak pasti sama dengan daerah lain. Setiap pemerintah daerah harus memiliki komitmen menyusun prioritas penyelesaian.

“Hasil studi kita bisa menjadi baseline,” kata Dr. Zuzy.

Deputi Direktur SDG’s Center Unpad Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., PhD, mengungkapkan bahwa penerapan beragam tujuan dalam SDGs tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu ada penguatan kerja sama dari seluruh unsur dalam memecahkan berbagai tantangan dan permasalahan.

Pemerintah, lanjut Robi, bukan hanya menjadi pemain tunggal dalam menerapkan SDGs. Jika upaya ini hanya dilakukan oleh satu sektor, bukan tidak mungkin kegagalan penerapan dalam MDGs kembali terulang.

Menurut Robi, salah satu fungsi SDGs Center Unpad adalah memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai permasalahan nyata yang ada di lapangan. Solusi yang diberikan pun berdasarkan data yang ada di lapangan.

“Unpad sudah melakukan hal yang benar,” imbuh Robi.

Ia melanjutkan, para peneliti lintas bidang ilmu di Unpad pun telah melakukan sejumlah penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam mendukung  pembangunan berkelanjutan.

Direktur SDGs Center Unpad, Prof. Armida S. Alisjahbana mengungkapkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami mengenai SDGs. Masyarakat perlu mengetahui berbagai  tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapainya, kemudian mengetahui tantangan apa yang dihadapi di setiap wilayah.

“Semua stakeholders. Bukan urusan pemerintah saja,” kata Prof. Armida.

Laporan oleh Artanti Hendriyana dan Arief Maulana