Tekan Angka Stunting, Jawa Barat Provinsi Prioritas

[unpad.ac.id, 11/7/2019] Kementerian Kesehatan telah menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi prioritas dalam penanganan masalah kekerdilan (stunting). Upaya menurunkan angka stunting di Jawa Barat dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Kirana Pritasari (memukul gong) didampingi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., (kedua dari kiri), dan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya (ketiga dari kanan) membuka pelaksanaan “Lokakarya Penguatan Posyandu dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting melalui Pendekatan Ilmu Rumpun Kesehatan” yang digelar atas kerja sama Unpad dengan Kemenkes RI di Marbella Suites, Bandung, Rabu (10/7) sore. (Foto: Tedi Yusup)*

“Target penurunan angka stunting di RPJMN mendatang lebih tinggi, di bawah 20%. Angka ini merupakan angka yang ditoleransi oleh WHO untuk angka stunting di suatu negara,” ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Kirana Pritasari, saat membuka lokakarya yang digelar atas kerja sama Universitas Padjadjaran dan Kemenkes RI di Marbella Suites, Bandung, Rabu (10/7) sore.

Acara bertajuk “Lokakarya Penguatan Posyandu dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting melalui Pendekatan Ilmu Rumpun Kesehatan” ini diikuti oleh sejumlah tenaga PKK dan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berdasarkan data Riskesdas Kemenkes RI, angka prevalensi stunting di Jawa Barat sebesar 29,2%. Angka ini hampir menyerupai angka prevalensi di tingkat nasional, yakni 30,8%. Karena itu, kata Kirana, Jabar terus dioptimalkan untuk dapat menurunkan angka stunting-nya.

Ia mengatakan, pencegahan stunting tidak hanya memperbaiki asupan gizi balita saja. Pola asuh, sanitasi, dan ketersediaan air juga penting diperhatikan. Di sisi lain, intervensi para remaja penting dilakukan agar lebih siap memasuki masa reproduksi.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya mengatakan, kasus stunting diibaratkan seperti lingkaran yang tidak terputus. Anak perempuan stunting akan menjadi anak yang malnutrisi. Saat dewasa, ibu malnutrisi berisiko melahirkan anak dengan berat badan yang kurang.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memperhatikan para ibu mendapatkan nutrisi terbaik sehingga mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas,” kata Atalia.

Istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memaparkan, anak stunting, khususnya di Jawa Barat, tidak berkaitan dengan kemiskinan. Kasus stunting berkaitan dengan perilaku.

“Data menunjukkan bahwa 29% balita stunting adalah dari keluarga sejahtera, dan 33% adalah dari perkotaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata Atalia.

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., mengatakan, Unpad menyambut baik kerja sama komprehensif untuk menurunkan angka stunting di Jabar.

Dr. Keri menjelaskan, salah satu aktivitas Unpad dalam hal penanganan stunting adalah melalui aktivitas riset komprehensif yang dilakukan sejak 2012. Dari temuan riset tersebut, Unpad mengambil kesimpulan bahwa masalah stunting berkaitan erat dengan pola makan, pola asuh, sanitasi, dan akses terhadap air bersih.

“Dari analisis yang dilakukan, ada kaitan antara masalah kondisi air bersih, terutama kondisi di sungai Citarum, dengan masalah stunting, sehingga ini yang akan kita kerjakan bersama dan diintegrasikan antara penanganan stunting dengan program Citarum Harum,” kata Dr. Keri.*

Laporan oleh Arief Maulana