Menteri ATR Dorong Unpad Wujudkan Program Percontohan Kelembagaan HGU-Rakyat

Rilis

Sofyan djalil; unpad;

Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor. (Foto: Kantor Komunikasi Publik Unpad)*

[unpad.ac.id, 19/5/2020] Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mendorong Universitas Padjadjaran mengimplementasikan program percontohan kelembagaan Hak Guna Usaha (HGU) – Rakyat sebagai alternatif kebijakan penyelesaian konflik agraria pada lahan HGU.

Hal tersebut diungkapkan Sofyan Djalil menanggapi usulan salah seorang dosen Unpad dalam kegiatan webinar ATR/BPN Goes to Campus 6 Bersama Civitas Academica ITB dan Unpad pada Senin (18/5) kemarin. Selain menghadirkan Menteri ATR/BPN, kegiatan bertema “Prioritas Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Mendukung Penciptaan Kerja” ini juga menghadirkan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak atas Tanah Masyarakat, Andi Tenrisau, serta penanggap Tomi Setiawan, MSc dari Unpad dan Dr. Irawan Soemarto, MSc. (ITB). Webinar ini dimoderatori oleh Ketua Pusat Studi Agraria ITB, Dr. Andri Hendardi.

Pada awal pemaparannya, Sofyan Djalil menjelaskan pentingnya RUU Cipta  Kerja untuk mendukung perubahan struktur ekonomi yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,7% – 6,0%. Adapun skema yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun.

Skema kedua, melakukan peningkatan  investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk meningkatkan income dan daya beli, serta mendorong peningkatan konsumsi 5,4%-5,6%. Ketiga, melakukan peningkatan produktivitas, yang akan diikuti peningkatan upah, sehingga dapat meningkatkan income, daya beli dan konsumsi tadi.

Sementara Andi Tenrisau memaparkan, RUU Cipta Kerja bertujuan memakmurkan masyarakat Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja serta melakukan penyesuaian terhadap berbagai aturan yang ada.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, materi muatan RUU cipta kerja yang terkait dengan pertanahan meliputi, mengusulkan pembentukan bank tanah, menguatkan hak pengelolaan, mengatur rumah susun untuk orang asing,  dan mengatur ruang atas dan ruang bawah.

Menurut Tomi Setiawan, HGU-Rakyat bisa lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja keluarga (family labour), dan punya potensi yang sama produktifnya atau bahkan lebih produktif dibandingkan dengan perkebunan sekala besar, serta dapat mendukung program penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Selain mengusulkan kelembagaan HGU-Rakyat, Tomi Setiawan juga mengkritisi beberapa hal fundamental RUU Cipta Kerja, khususnya terkait fokus RUU yang lebih banyak bermuatan peningkatan investasi, re-sentralisasi penataan ruang dan penghapusan kajian kelayakan pada alih fungsi lahan. Menurutnya hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan potensi bencana ekologis baik pada fisik lahan, maupun sosial terhadap masyarakat.

Sementara Dr. Irawan Soemarto, MSc mengingatkan kesiapan ATR/BPN dalam digitalisasi data pertanahan dan tata ruang dengan didukung oleh teknologi. Secara khusus Irawan, menyoroti land administration sebagai penopang tersedianya informasi pertanahan yang berkualitas dengan penggunaan teknologi yang tepat dan efisien yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Irawan juga mendukung adanya kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang sejalan dengan World Bank untuk meningkatkan easy doing bussines.(eh)*