Hindari Resesi, Pemerintah Genjot Pemulihan Ekonomi

Laporan oleh Artanti Hendriyana

ekonomi

Suasana Webinar Nasional “Strategi Pemulihan Ekonomi dalam Era Tatanan Baru Pascapandemi Covid-19” yang digelar atas kerja sama Universitas Padjadjaran, Kemenko Perekonomian RI, dan Universitas Hasanudin, Jumat (26/6).*

[unpad.ac.id, 26/6/2020] Pemerintah berupaya memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Jika tidak, dikhawatirkan pada kuartal 3/2020 ekonomi Indonesia akan memasuki kondisi resesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto mengatakan, keterpurukan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara di dunia terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah selain upaya memutus mata rantai pandemi.

(baca juga: Platform Digital Jadi Peluang Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi)

“Disadari oleh seluruh negara bahwa lockdown berakibat pada berhentinya kegiatan ekonomi, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Ini sudah jadi konsensus global bahwa kita harus menghentikan penyakit sekaligus menghentikan PHK,” ujar Airlangga saat menjadi pembicara dalam “Webinar Nasional Strategi Pemulihan Ekonomi dalam Era Tatanan Baru Pascapandemi Covid-19”, Jumat (26/6).

Agar perekonomian tidak semakin terpuruk, Pemerintah telah menyusun strategi pemulihan. Penyiapan anggaran menjadi fokus pemerintah. Sekira Rp 800 Triliun dana dikucurkan untuk pemulihan dampak pandemi ini. Tidak hanya di bidang kesehatan, anggaran juga disalurkan untuk pemulihan di sektor sosial, ekonomi, dan keuangan.

Senada dengan Airlangga, Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti mengungkapkan, jika pertumbuhan ekonomi di kuartal 2/2020 cenderung negatif, ada kekhawatiran pada kuartal 3 juga akan tumbuh negatif.

“Kalau resesi ekonomi, maka pemulihan ekonomi kita tentu akan lama,” ujar Rektor.

Karena itu, strategi pemulihan ekonomi terbaik di masa normal baru membutuhkan keseimbangan. Pemulihan harus menyeimbangkan kualitas hidup dengan kualitas penghidupan. Masyarakat didorong kembali melakukan aktivitas untuk meningkatkan perekonomian, tetapi dengan tetap mengutamakan kesehatan diri.

Pemerintah, lanjut Rektor, diharapkan terus memberikan stimulus pemulihan ekonomi. Mendorong kembali peningkatan konsumsi masyarakat melalui sejumlah bantuan langsung, stimulus kredit, insentif pajak, hingga penguatan investasi diharapkan dapat meningkatkan gairah untuk meraih penghidupan.

“Kesuksesannya akan menghindarkan pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan III 2020,” imbuhnya.

(baca juga: Punya Potensi Besar, Indonesia Harus Siapkan Strategi Hadapi Era Ekonomi Digital)

Di sektor sosial, Rektor Universitas Hasanudin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, pengentasan masalah sosial akibat pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Pemerintah seharusnya mendorong partisipasi masyarakat.

“Kelemahan dari skema bantuan sosial di masyarakat harus ditata ulang dengan meminimalisasikan peran pemerintah,” ujar Prof. Dwia.

Pemberdayaan komunitas di masyarakat menjadi penting agar program bantuan bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Banyaknya dana yang dikucurkan pemerintah harus efektif menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak.(am)*