Lampaui Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas

Laporan oleh: Marlia

[Unpad.ac.id, 5/11] Makin maraknya penggunaan narkoba di Indonesia berimbas pada penumpukan tahanan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas). Contohnya di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Jakarta yang sepanjang tahun 2008 rata-rata terisi 2.582 orang, padahal kapasitas lapas hanya 1.084 orang. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana.

Hasanuddin saat mempertahankan disertasi doktornya (Foto: Tedi Yusup)

“Kondisi pelayanan yang demikian itu mengakibatkan terjadinya dehumanisasi perlakuan terhadap narapidana murni pemakai narkoba,” jelas Hasanuddin saat mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pelayanan Kepada Narapidana Narkoba Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta” di Ruang Sidang Pascasarjana Unpad Lantai 3 Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis (5/11). Ringkasan disertasinya tersebut dibacakan dihadapan Ketua Sidang, Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH., MS., Tim Promotor yang diketuai Prof. Dr. H. E. Saefullah, SH., LL.M., Tim oponen ahli, dan perwakilan guru besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Hasanuddin mengemukakan konsep baru pelayanan kepada narapidana narkoba yaitu reformasi pelayanan. Di dalamnya termasuk pengkategorian pemakai narkoba, diawali dengan peninjauan ulang atas materi kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan narapidana narkoba.

Menurut Hasanuddin, perlu ada perubahan paradigma pelayanan kepada narapidana narkoba yang meliputi dekriminalisasi, reorientasi pelaksanaan model-model perlakuan terhadap narapidana murni pemakai narkoba, yaitu dari orientasi restraint, reform, rehabilitation dan reintegration menjadi restraint, rehabilitation, reform dan reintegration. Selain itu reorganisasi Lapas Narkotika Jakarta agar sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan narapidana pemakai narkoba yang dilakukan dengan pendekatan humanis.

“Pendekatan humanis tersebut dilaksanakan dengan bimbingan reaktualisasi diri dan bimbingan reinteraktif sosial,”  jelas anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) RI tersebut.

Untuk itu ia menyarankan kepada pimpinan Depkumham, agar memprakarsai upaya peninjauan kembali atas materi kebijakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, memformulasikan reorientasi pelaksanaan model-model perlakuan terhadap narkoba dan melakukan penataan struktur organisasi lapas. Selain itu, perlunya menempatkan narapidana narkoba pada rumah rehabilitasi paksa yang bentuk dan tingkat pengamanannya sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan narapidana pemakai narkoba.

“Ini diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi pelayanan narkoba yang kondusif untuk mengefektifkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di lapas,” tutur  Hasanuddin yang juga penasehat Tim Pakar Depkumham tersebut. (eh)*