Pasar Bebas Turut Turunkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Laporan oleh: Erman

[Unpad.ac.id, 19/11] Krisis global yang terjadi sejak tahun 2008 lalu telah mengakibatkan sejumlah sektor industri mengalami pertumbuhan yang menurun. Namun penurunan yang terjadi dalam lingkup nasional tidak semata terjadi karena krisis global tersebut. Penurunan angka pertumbuhan itu antara lain disebabkan kurang fokusnya arah pembangunan ekonomi nasional serta terlibatnya Indonesia dalam free trade area (pasar bebas).

Kiri-kanan: Leonard Tampubolon, Kodrat Wibowo, Agus Tjahayana, dan Ina Primiana (Foto: Tedi Yusup)

Guru besar Ekonomi Unpad, Prof. Ina Primiana Sagir, SE., mengatakan hal tersebut ketika berbicara dalam seminar nasional bertema ““Pemerintahan Baru dan Percepatan Pembangunan di Indonesia” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Kamis (19/11). Seminar yang merupakan rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Unpad 2009 itu juga menghadirkan pembicara Leonard Tampubolon (Direktorat Keuangan Negara Bappenas) dan Agus Tjahayana (Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian), dan moderator Kodrat Wibowo, PhD.

“Pada sektor riil, penurunan aktivitas terjadi sejak tahun 2003 meskipun sebenarnya peluang untuk tumbuh masih besar. Selama ini, pemerintah ikut serta dalam pasar bebas tanpa terlebih dahulu memperkuat industri dalam negeri. Akibatnya, sektor riil kita babak belur untuk dapat bertahan,” ujar Prof. Ina.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, lanjut Prof. Ina yang juga menjabat Ketua Satuan Pengawas Intern Unpad ini, pemerintah perlu memperkuat kebijakan soft protection seperti juga dilakukan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat yang dinilai mulai mengingkari pasar bebas yang dipromosikannya dahulu. Prof. Ina juga menganjurkan segera diberlakukannya hambatan nontarif untuk menekan dampak negative yang akan terjadi saat pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 mendatang.

“Sedikitnya tujuh sektor manufaktur diperkirakan mengalami opportunity loss dari pasar domestik hingga Rp35 triliun per tahun jika kesepakatan harmonisasi tarif dalam kerangka pasar bebas ACFTA berlaku efektif pada 2010,” ujar Prof. Ina.

Sementara Leonard Tampubolon dari Bappenas mengakui, pertumbuhan sektor riil masih belum seperti diharapkan. Meski demikian pihaknya melihat, pertumbuhan itu tetap terjadi seiring dengan membaiknya sejumlah kondisi di dalam negeri. Penyebab terhambatnya pertumbuhan itu telah dipetakan, antara lain karena terbatasnya infrastruktur yang memadai.

“Bagaimana mau menjalankan bisnis kalau listrik masih digilir? Jalan raya pun masih belum memadai, apalagi yang sudah diaspal. Biaya buruh memang relatif rendah, tetapi biaya operasional tergolong tinggi. Aturan ketenagakerjaan dan birokrasi pun masih belum kondusif,” ujar Leonard.

Sedangkan Agus Tjahayana dari Deperin memaparkan, arah kebijakan pengembangan industri saat ini antara lain mengembangkan klaster-klaster industri prioritas nasional serta pengembangan kompetensi inti daerah. “Di dalamnya sudah termasuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah, serta mendorong tumbuhnya industri baru,” ujar Agus. *