Unpad Perlu Punya ASEAN Centre

Laporan oleh: Erman

[Unpad.ac.id, 4/12] Sebagai salah satu negara pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia perlu mengkaji keberadaan organisasi tersebut secara berkesinambungan. Kalangan perguruan tinggi tentu dapat memiliki peran dalam pengkajian tersebut, misalnya dengan mendirikan ASEAN Centre di lingkungan kampus.

Rachminawati (tengah) bersama dengan Prof. Pascaline dan Dr. Daniel dari Monash University *

“Hal tersebut menggelitik saya ketika menghadiri konferensi internasional “The EU-ASEAN Relationship in the 21st Century: Towards a Strategic Partnership?” di Monash University Australia. Mereka menanyakan apa saja kegiatan ASEAN Centre di Unpad, padahal Unpad belum memiliki ASEAN Centre,” ujar dosen Fakultas Hukum Unpad, Rachminawati, di Kampus Unpad, belum lama ini.

Ketiadaan ASEAN Centre tersebut mengundang heran para pembicara dan peserta konferensi tersebut mengingat Unpad ada di Indonesia, salah satu negara pendiri ASEAN. Sebagai informasi, ASEAN Centre telah ada di hampir semua universitas di Australia, ada di beberapa universitas di Eropa, Thailand serta Singapura.

“Ide pendirian ASEAN Centre di lingkungan Unpad ternyata mendapat sambutan baik, antara lain dari Prof. Huala Adolf (Guru Besar FH Unpad), Dr. Hj. Sinta Dewi (Dosen FISIP Unpad), serta Direktur Kerja Sama Unpad, Dr. Ramdan Panigoro. Saya yakin, rektorat pun mendukung ide ini. Saya mengundang sivitas akademika Unpad untuk bisa berkontribusi dalam pendirian ASEAN Centre ini demi kemajuan ilmu pengetahuan dan mewujudkan Unpad menjadi world class university,” ujar Rachminawati yang sedang menempuh studi master di The University of Portsmouth dengan bidang studi European Law and Policy.

Pemateri
Rachminawati hadir di konferensi internasional tersebut sebagai salah satu pemateri. Makalahnya yang berjudul Integrating Human Rights Values for a More United, Unified, and Integrated Association of South East Asian Nations (ASEAN): Lessons Learned from European Union Integration diterima untuk dipresentasikan pada acara diselenggarakan European Union Centre Monash University dan The Asia Institute Monash University serta didukung KJRI Melbourne itu. Acaranya sendiri dilaksanakan di Kampus Coulfield Monash University, Australia, 26-27 November 2009 lalu.

“Ada perasaan senang dan bingung saat menerima konfirmasi bahwa makalah saya diterima untuk dipresentasikan pada acara tersebut,” ujar Rachminawati.

Dosen Hukum Internasional itu patut senang karena kesempatan untuk berbagi perspektif pada sebuah forum internasional yang prestisius merupakan hal langka dan berharga. Apalagi, makalah pembicara yang tampil dalam kegiatan tersebut akan diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Monash University. Namun Rachminawati pun bingung saat menyadari dirinya hanya punya waktu 3 hari untuk mengurus paspor dinas yang harus diperpanjang, exit permit, visa, dll.

“Sebenarnya, panitia sudah cukup lama mengirimkan e-mail tersebut. Tapi karena ada technology error dimana e-mail pertama itu masuk ke folder spam, panitia kembali mengirimkan e-mail dan baru saya terima pada waktu yang cukup mepet tersebut. Banyak yang menyarankan untuk tidak dilanjutkan karena terlalu berisiko mengurus dalam waktu sangat singkat tersebut,” papar Rachminawati.

Dengan keinginan yang kuat, disertai doa dan dukungan dari berbagai pihak, hal agak mustahil itu ternyata bisa terlaksana. Birokrasi telah semakin mudah, urusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan paspor bisa selesai dalam satu hari yang sama. Urusan di The Australian Visa Application Centre (AVAC) Jakarta pun bisa diselesaikan dalam waktu singkat berkat dukungan dari pihak Monash University. *