Berita Terbaru
- Segera Terbentuk, Forum Pembantu / Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama
- Surat Edaran Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
- Jalin Kerja Sama dengan Micromine, FTG Unpad Dapat Software Senilai Rp 2,275 Miliar
- Lowongan Pekerjaan Real Estate G4N Group
- Ikuti Pertukaran Mahasiswa ke Perancis, 5 Mahasiswa Unpad Dapat Pengalaman Menarik
Hadapi ACFTA, Pemerintah Fokus Tingkatkan Daya Saing
Laporan oleh: Marlia
[Unpad.ac.id, 18/03] Era ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku pada tahun ini akan menyebabkan serbuan barang-barang produk asal Cina. Serbuan ini dikhawatirkan dapat membunuh produksi dalam negeri. Untuk mencegahnya, upaya yang paling sederhana yang dapat dilakukan semua orang adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
“Gunakan produksi dalam negeri. Akan tetapi perlu ada upaya ekstra dari pemerintah dan swasta untuk membuat regulasi baru untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia tersebut. Upaya peningkatan daya saing inilah yang menjadi agenda utama pemerintah saat ini,” jelas Menteri Perindustrian RI, M.S Hidayat sebagai pembicara kunci pada acara Seminar dan Konferensi Ekonomi Nasional dengan tema “ASEAN-China FTA: Problematika atau Solusi?”.
Acara tersebut diselenggarakan oleh BEM FE Unpad di Gedung Wahana Bakti Pos, Jln. Banda No. 30 Bandung, Kamis (18/3). Acara ini dihadiri oleh para perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dari berbagai universitas di Indonesia. Hadir pula Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dr. Trias Nugrahadi, Sp. KN., Dekan FE Unpad, Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, S.E., M.Si., beserta jajarannya.
Dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia telah menyepakati berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan berbagai negara. Untuk itu, pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan diri sedini mungkin agar kita tidak ‘kaget’ menghadapinya. Menurut menteri, pemerintah sebelumnya cukup terlena dengan berbagai kasus politik sehingga meminggirkan berbagai agenda perekonomian, terutama dalam rangka mempersiapkan sistem dan regulasi untuk menghadapi era perdagangan bebas ini.
“Masalah yang lebih besar sebetulnya bukan perdagangan bebasnya, justru isu-isu domestik. Pemerintah perlu melakukan berbagai pengawasan pasar domestik, yang meliput pengawasan border, peredaran barang di pasar lokal dan promosi penggunaan produksi dalam negeri,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi selaku pembicara menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sesuatu yang ‘mengikat’ bangsa ini agar tetap kuat dan bersatu. Kita memerlukan hal tersebut agar tidak tergoyahkan oleh serbuan produk dan jasa bangsa lain.
“Tidak cukup lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia yang mengikat bangsa ini. Inilah yang harus diciptakan oleh generasi muda di masa datang. Salah satu upayanya adalah dengan membangun bangsa ini dengan menjadi entrepreneur,” tutur Edy.
Lebih lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah yang juga menjadi pembicara menjelaskan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan dalam menghadapi era perdagangan bebas ini. “Ini bukan saja semata-mata masalah perekonomian saja, tetapi ini juga terkait dengan persoalan infrastruktur, etos kerja dan sebagainya. Untuk itu, semua pihak harus berpikir lebih strategis dalam upaya meningkatkan daya saing produk bangsa ini,” jelasnya.
Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan keseimbangan perekonomian dan neracara domestic maupun eksternal, jangan sampai ada kesenjangan yang diakibatkan oleh regulasi yang tidak tepat. “Dengan semangat, kejujuran, keinginan menghilangkan korupsi, kita harus bisa memperkuat daya saing bangsa ini di dunia internasional,” pungkasnya. (eh)*



