Elza Syarief, “Perlu Ada Pengadilan Khusus Pertanahan”

Laporan oleh: Ratih Anbarini

[Unpad.ac.id, 13/02] Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Hukum Indonesia yang masih menggunakan hukum acara berkonsep hukum barat untuk mempertahankan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dinilai tidak cocok digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia.

Elza Syarief di hadapan penguji (Foto: Tedi Yusup)

Demikian disampaikan advokat terkenal, Elza Syarief dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Padjadjaran (Unpad) Program Doktor dalam Ilmu Hukum yang dipimpin oleh Ketua Sidang, Prof. Ganjar Kurnia di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, Jumat (13/02). Tampak hadir di kalangan undangan bakal calon presiden Republik Indonesia, Wiranto.

Dalam ringkasan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Berkeadilan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan” disebutkan, jumlah sengketa tanah pada tahun 1992 hingga 1996 meningkat 17% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan lembaga peradilan Indonesia belum bekerja optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah. “Fakta menyebut bahwa pengadilan umum dan pengadilan Tata Usaha Negara tidak sanggup menyelesaikan persengketaan pertanahan secara tuntas, bahkan tanah tidak dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” ujar Elza yang menempuh pendidikan program S3 Unpad sejak 2004 lalu.

Menurutnya, penyelesaian sengketa pertanahan yang tepat adalah dibentuknya suatu pengadilan khusus pertanahan dengan menggunakan hukum acara yang sesuai dengan konsep pada UUPA dan peraturan pertanahan yang ada. “Dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Pertanahan, penyelesaian sengketa tanah tidak berlarut-larut karena menghasilkan suatu putusan final dan dapat dieksekusi, sehingga dapat tercapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah,” papar Elza.

Namun, Elza menambahkan, perkembangan yang terjadi di Indonesia, terkait dengan globalisasi dan peraturan perundang-undangan yang ada membutuhkan perubahan dan penyempurnaan UUPA. Ini untuk mencegah terjadinya timpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain. Selain itu, Elza juga mengusulkan agar kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjalankan kewenangan atas hak penguasaan tanah ditingkatkan sejajar dengan departemen.

“Peran BPN sangat penting, karena menyangkut masalah pertanahan yang merupakan kebutuhan utama manusia. Manusia membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan ketika meninggal pun, manusia juga membutuhkan tanah. Bagaimana bisa peran yang sangat penting itu, BPN disejajarkan setingkat direktorat jenderal?” ujar Elza yang meraih predikat cum laude dalam sidang tersebut. (eh) *