Banyak Pos Politik Yang Bisa Diisi Perempuan
Laporan oleh: Anton Sumantri
[Unpad.ac.id, 6/03] Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun dengan perempuan, makhluk yang dinilai lemah tapi ternyata menyimpan kekuatan besar. Dalam politik, perempuan juga cenderung dinomorduakan. Termasuk dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan. Perbincangan mengenai perempuan dan politik ini terbingkai dalam diskusi publik bertema “Perempuan dan Politik: Kuantitas vs Kualitas” di Grha Kompas, Jl. R.E Martadinata, Bandung, Kamis (05/03).
Dalam pengantarnya, Dr. Dede Mariana, pengamat politik Unpad mengatakan, jumlah perempuan dalam Kabinet Bersatu hanya sektar 11,1%. Padahal menurutnya, masih banyak pos-pos yang bisa diisi perempuan. Di kultur Jabar sendiri, ia melihat laki-laki masih diunggulkan daripada perempuan.
Hal ini juga diamini Budiawati Supangkat, Dosen Antropologi Unpad. Ia melihat peran gender sangat berbeda dalam setiap kultur. Pada masyarakat Sunda, laki-laki lebih diprioritasan daripada perempuan. Laki-laki dinilai lebih superior dan sebaliknya, perempuan dinilai inferior. Laki-laki berperan di ranah publik, sedangkan perempuan berperan di ranah domestik. Peran laki-laki sangat berpengaruh dan mempengaruhi kultur. Hal ini terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang diambil.
Budiawati menambahkan, jika ditarik ke belakang, dahulu perempuan egaliter dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan pada masa dimana belum terdapat teknologi, tidak terjadi perbedaan dan pembedaan tugas pada perempuan dan laki-laki. Namun ketika munculnya teknologi, maka muncul pula perbedaan dan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan.
Kualitas perempuan
Dari fenomena kultur yang terjadi sejak lama, menyebabkan ranah politik seakan tabu untuk perempuan. Namun bukan tidak mungkin perempuan berperan di ranah politik. Budiawati sendiri setuju dengan kuota 30% perempuan di parlemen dan pemerintahan. Namun di sisi lain ia bertanya, sensitifkah perempuan terhadap isu politik? Bisakah perempuan menyuarakannya secara lantang dan vokal? Sementara itu, menurut Utama P. Sandjaya, keterwakilan perempuan di parlemen-parlemen dunia rata-rata 16%. Fenomena kuota keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sebesar 30%, ia melihatnya sebagai upaya untuk membangun keterwakilan politik.
Dari sisi hukum, menurut Yesmil Anwar, SH., M.S., kebijakan afirmatif ada di politik hukum, namun politik hukumnya sendiri pun tidak jelas. Hal ini bisa dilihat pada kasus di mana seorang caleg tertangkap tangan korupsi, namun KPU mengizinkan untuk tetap menjadi caleg. Menurut Yesmil, jika seorang caleg tertangkap tangan, maka tidak perlu pembuktian lagi sehingga caleg tersebut tidak perlu lagi maju sebagai caleg. Ia melihat politik menganggap perempuan di posisi yang rendah. Dosen Hukum Unpad ini juga melihat bahwa jika terjadi perubahan tata nilai di Indonesia yang menganggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki, maka kuota 30% tidak diperlukan lagi.
Sementara itu, Lidya Hanifah Amalia, caleg PKS mengatakan, ia juga melihat perbedaan yang diutarakan. Menurutnya, keterlibatan perempuan di partai politik di Indonesia tidak disertai kaderisasi yang optimal. Kultur yang ada mengakibatkan perempuan tidak mempunyai jam terbang yang baik dalam dunia politik. Hal ini mengakibatkan, kuota legislator perempuan menjadi perdebatan. Melihat hal ini, ia merasa harus ada pergerakan perempuan untuk mewujudkan kuota tersebut. Di sisi lain, perlu adanya kesempatan dari partai agar kaderisasi caleg perempuan lebih masive lagi.
Dari segi komunikasi, Dra. Hj. Jenny Ratna Suminar, M.Si., mengatakan, komunikasi yang dilakukan perempuan cederung memakai perasaan, sedangkan laki-laki tidak. Begitu pun dengan cara pandang dan pemikiran. Dosen Fikom Unpad ini mengatakan, kompetensi komunikasi merupakan conditio sine quanon atau prasyarat yang harus dimiliki setiap orang, apalagi politikus. Sehebat apapun konsep seseorang, jika tidak dikomunikasikan secara tepat dan benar, maka konsep tersebut akan sia-sia.
Diskusi yang berlangsung hangat ini juga dihadiri sejumlah tokoh politik asal Jabar, Tjetje H. Padmadinata (PKPI), Uu Rukmana (Golkar), sejumlah undangan dan peserta. Acara ini pandu oleh M. Ridlo ‘Eisy (tokoh pers). (eh)*
Referensi
