[Unpad.ac.id, 19/03] Kesempatan untuk melanjutkan studi ke Jepang bagi perawat Indonesia sangat terbuka lebar. Berbagai beasiswa dan program pertukaran pelajar ditawarkan berbagai institusi pendidikan di sana, termasuk di Chubu University, Nagoya Jepang.

“Di Jepang, banyak sekali program beasiswa ditawarkan bagi mahasiswa asing. Disana juga disediakan asrama bagi mahasiswa asing yang sangat nyaman,” jelas Yukari Takeno, dari Chubu University, Japan, pada acara studium general dengan judul “Nursing Educational System and Nursing Practice Regulation in Japan” di Fakultas Keperawatan (FKep) Unpad. Acara ini berlangsung di Aula FKep Unpad, Jatinangor, Jumat (19/03) dan diikuti oleh para mahasiswa dan alumni FKep Unpad.

Pada acara yang dipandu oleh Pembantu Dekan III FKep, Hana Rizmadewi Agustina, S.Kp.,M.N., Yukari menjelaskan bahwa pendidikan keperawatan di Jepang tidak terlalu berbeda dengan pendidikan keperawatan pada umumnya. Seperti di Indonesia, di Jepang juga terdapat dua sistem pendidikan keperawatan yaitu nursing college yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Jepang, dan nursing school yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Jepang.

“Setiap perawat yang akan bekerja di Jepang, harus terdaftar di Kementerian Kesehatan Jepang. Bagi mereka yang kuliah di Nursing College, mereka sudah dipersiapkan untuk mengikuti tahap registrasi tersebut,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh calon perawat di sana harus mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Jepang agar terdaftar dan dapat bekerja sebagai perawat. “Hal ini pun berlaku untuk perawat dari luar Jepang yang akan bekerja di Jepang. Mereka harus mempersiapkan diri lebih awal agar bisa teregistrasi di Jepang,” lanjutnya.

Selain kesempatan untuk melanjutkan studi, kesempatan bekerja sebagai perawat di Jepang pun terbuka lebar. Yukari menjelaskan bahwa perawat dari Indonesia pun bisa menjadi perawat di rumah sakit-rumah sakit di Jepang. “Banyak rumah sakit di Jepang yang ingin merekrut perawat Indonesia karena dikenal sebagai perawat yang sabar dan pekerja keras. Selain itu kemampuan dan ketrampilan perawat Indonesia juga tidak kalah,” tutur Yukari yang sudah enam kali ke Indonesia ini.

Namun Yukari menegaskan bagi para perawat Indonesia yang akan bekerja di Jepang, kemampuan bahasa Jepang yang baik, mutlak diperlukan. Banyak perawat asing yang ingin bekerja di Jepang tapi lemah dalam hal bahasa Jepang, dan inilah yang menghambat mereka untuk bekerja di Jepang. (eh)*

[Unpad.ac.id, 19/03] Unpad termasuk dalam 5 besar nasional dari 126 perguruan tinggi yang diukur potensi karya ilmiahnya. Secara total, Unpad meraih nilai 8.703 dan berada di bawah Universitas Indonesia (20.787), Institut Teknologi Bandung (17.908), Universitas Airlangga (15.459), dan Universitas Gadjah Mada (12.254).

Data tersebut termuat dalam buku “Menakar Potensi Karya Ilmiah Perguruan Tinggi” yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada Februari 2010. Buku tersebut merupakan hasil kompilasi dari Laporan Kinerja PT di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama periode 2005 – 2009.

“Posisi kita sekarang ada di peringkat 5 besar, ini harus ditingkatkan lagi. Kita harus lebih menggiatkan lagi penelitian yang diarahkan ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan jurnal agar tidak tersalip oleh perguruan tinggi lain di masa mendatang,” ujar Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia.

Dalam laporan kinerja tersebut terdapat 7 unsur yang dijadikan dasar perhitungan, yaitu (1) paten/varietas/desain industri, (2) publikasi ilmiah, (3) teknologi tepat guna, (4) buku,  (5) prototipe/model pembelajaran/karya seni, (6) pertemuan ilmiah, dan (7) laporan penelitian yang belum/tidak dimanfaatkan untuk nomor 1-5 tadi.

Berdasarkan penilaian unsur paten/varietas/desain industri, Unpad berada di peringkat 4 dengan nilai 233 dibawah UI (858), IPB (411), dan ITB (255). Sedangkan dalam penilaian unsur publikasi ilmiah, Unpad menempati peringkat 7 dengan nilai 4.142 di bawah UI (16.404), ITB (14.093), UGM (9.187), Unair (7.756), ITS (5.698), dan UNS (4.386).

Pada penilaian unsur teknologi tepat guna, Unpad juga menempati peringkat 7 dengan nilai 4.142. Sementara dalam penilaian unsur buku, Unpad hanya menempati peringkat 12 dengan nilai 308. Yang membanggakan, Unpad menempati peringkat teratas dengan nilai 2.435 pada penilaian unsur prototipe/model pembelajaran/karya seni, unggul atas Unair (2.031), UI (1.338), Univ. Brawijaya (572) dan UGM (498).

Dalam penilaian unsur pertemuan ilmiah, Unpad berada di peringkat 6 dengan nilai 358 di bawah Unair (986), ITB (467), UI (466), Universitas Kristen Maranatha Bandung (437), dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (416). Penilaian terburuk diraih Unpad pada unsur laporan penelitian yang tidak dimanfaatkan untuk nomor 1 dan 5 karena hanya berada di peringkat 82.

“Tujuan penyajian kompilasi laporan kinerja ini semata-mata untuk mengetahui potensi yang menjadi kekuatan suatu perguruan tinggi sekaligus mengetahui kelemahannya. Kekuatan itu harus menjadi motor penggerak untuk mempertahankan prestasi dan kelemahan harus menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan prestasi di masa mendatang,” ujar Prof. Dr. Fasli Jalal yang menjabat Dirjen Dikti ketika buku itu diluncurkan. *

[Unpad.ac.id, 18/03] Era ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku pada tahun ini akan menyebabkan serbuan barang-barang produk asal Cina. Serbuan ini dikhawatirkan dapat membunuh produksi dalam negeri. Untuk mencegahnya, upaya yang paling sederhana yang dapat dilakukan semua orang adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Menteri Perindustrian RI, M.S Hidayat (Foto: Tedi Yusup)

“Gunakan produksi dalam negeri. Akan tetapi perlu ada upaya ekstra dari pemerintah dan swasta untuk membuat regulasi baru untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia tersebut. Upaya peningkatan daya saing inilah yang menjadi agenda utama pemerintah saat ini,” jelas Menteri Perindustrian RI, M.S Hidayat sebagai pembicara kunci pada acara Seminar dan Konferensi Ekonomi Nasional dengan tema “ASEAN-China FTA: Problematika atau Solusi?”.

Acara tersebut diselenggarakan oleh BEM FE Unpad di Gedung Wahana Bakti Pos, Jln. Banda No. 30 Bandung, Kamis (18/3). Acara ini dihadiri oleh para perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dari berbagai universitas di Indonesia. Hadir pula Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dr. Trias Nugrahadi, Sp. KN., Dekan FE Unpad, Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule, S.E., M.Si., beserta jajarannya.

Dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia telah menyepakati berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan berbagai negara. Untuk itu, pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan diri sedini mungkin agar kita tidak ‘kaget’ menghadapinya. Menurut menteri, pemerintah sebelumnya cukup terlena dengan berbagai kasus politik sehingga meminggirkan berbagai agenda perekonomian, terutama dalam rangka mempersiapkan sistem dan regulasi untuk menghadapi era perdagangan bebas ini.

“Masalah yang lebih besar sebetulnya bukan perdagangan bebasnya, justru isu-isu domestik. Pemerintah perlu melakukan berbagai pengawasan pasar domestik, yang meliput pengawasan border, peredaran barang di pasar lokal dan promosi penggunaan produksi dalam negeri,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi selaku pembicara menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sesuatu yang ‘mengikat’ bangsa ini agar tetap kuat dan bersatu. Kita memerlukan hal tersebut agar tidak tergoyahkan oleh serbuan produk dan jasa bangsa lain.

“Tidak cukup lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia yang mengikat bangsa ini. Inilah yang harus diciptakan oleh generasi muda di masa datang. Salah satu upayanya adalah dengan membangun bangsa ini dengan menjadi entrepreneur,” tutur Edy.

Lebih lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah yang juga menjadi pembicara menjelaskan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan dalam menghadapi era perdagangan bebas ini. “Ini bukan saja semata-mata masalah perekonomian saja, tetapi ini juga terkait dengan persoalan infrastruktur, etos kerja dan sebagainya. Untuk itu, semua pihak harus berpikir lebih strategis dalam upaya meningkatkan daya saing produk bangsa ini,” jelasnya.

Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan keseimbangan perekonomian dan neracara domestic maupun eksternal, jangan sampai ada kesenjangan yang diakibatkan oleh regulasi yang tidak tepat. “Dengan semangat, kejujuran, keinginan menghilangkan korupsi, kita harus bisa memperkuat daya saing bangsa ini di dunia internasional,” pungkasnya. (eh)*

[Unpad.ac.id, 17/3] Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan di luar negeri merupakan masalah yang kompleks. Akhir-akhir ini semakin santer terdengar berbagai persoalan yang dialami oleh TKI perempuan, misalnya kesulitan dalam proses pembuatan dokumen keberangkatan, tidak jelasnya perjanjian kerja yang akan mereka jalankan, hingga ke masalah yang paling banyak disoroti, yaitu tindak kekerasan yang sering dialami oleh TKI perempuan, baik kekerasan secara mental maupun fisik..

Ledia Hanifa, S.Si, Mpsi.T (kiri), anggota komisi IX DPR RI, memaparkan materi tentang permasalahan TKI perempuan di luar negeri (Foto: Tedi Yusup)

Bertempat di Executive Lounge, Gedung Baru Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (17/3), Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Unpad mengadakan diskusi publik “Isu-isu Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan”. Hadir sebagai pembicara anggota komisi IX DPR RI, Ledia Hanifa, S.Si, Mpsi.T, Kepala Pusat Penelitian P3W Unpad, Dr. Nina Djustiana,Drg., M.Kes, dan dosen jurusan Antropologi FISIP Unpad, Dr. Budi Radjab, M.Si.

Beberapa fakta tentang tenaga kerja di Indonesia yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, angka kemiskinan yang sulit diatasi pemerintah, angka pengangguran yang tinggi dan terus bertambah, serta adanya ketidakseimbangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu perlu diketahui akar permasalahannya terlebih dahulu.

“Salah satu akar permasalahannya berkaitan dengan pembuat dan pelaksana kebijakan. Adanya dualisme pengelola penempatan dan pengelola TKI di luar negeri antara BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) dan Dirjen Bina Penta Kemenakertrans,” ujar Ledia.

Lebih lanjut Ledia mengatakan, dualisme itu membuat berbagai permasalahan dalam pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti tidak ada database tunggal tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri, penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) ganda, dan berujung pada tidak terlindunginya para tenaga kerja.

Ledia pun mengusulkan pembuatan memorandum of understanding secara Government to Government, antara negara Indonesia dengan negara tujuan. “Sehingga apabila ada permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja di luar negeri, pemerintah Indonesia dapat menuntut kepada pemerintah setempat,” jelasnya.

Selain itu, Ledia pun berharap agar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri segera direvisi sehingga penempatan dan perlindungan terhadap TKI dapat lebih menyeluruh.

Pembicara lain, Nina Djustiana berpendapat bahwa TKI muncul karena minimnya lapangan kerja di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. “Ada kebutuhan pemenuhan hidup yang mendesak, sementara pendidikan formal rendah dan keterampilan belum terasah,” jelasnya.

Oleh karena itulah dibutuhkan penanganan khusus dengan membuka peluang lapangan kerja dan usaha di pedesaaan, khususnya yang dapat terakses oleh masyarakat miskin dan termarginalkan. “Kita dapat mendorong atau memfasilitasi usaha home industry yang berbasis pada sumber daya lokal dan local knowledge. Misalnya dengan menciptakan pasar domestik untuk produk-produk lokal. Hal ini perlu dilakukan secara terus menerus,” ujar Nina.

Sementara Budi Radjab berpendapat bahwa menjadi perempuan itu memiliki resiko 70% terkena tindak kekerasan. “Hal ini terjadi karena ada stereotype bahwa perempuan itu lemah. Saya tidak percaya bahwa itu adalah kodrat, tetapi hanya sebuah konstruksi yang telah dibuat dan dianggap benar,” jelasnya.

Budi pun berpendapat bahwa  risiko tindak kekerasan akan semakin besar apabila perempuan menjadi tenaga kerja karena dalam setiap hubungan kerja mengandung potensi kekerasan. “Apalagi menjadi tenaga kerja di sektor informal seperti rumah tangga, risikonya menjadi berlipat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Budi menyarankan agar pekerjaan rumah tangga dijadikan pekerjaan formal. “Kalau sudah diformalkan kan menjadi mudah. Apabila ada apa-apa pemerintah dapat cepat turun tangan,” jelasnya. (eh)*

[Unpad.ac.id, 17/03] Unpad menerima sumbangan dua unit mobil Toyota Avanza dari Bank Tabungan Negara (BTN). Berita Acara Penandatanganan penyerahan mobil tersebut ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama Unpad, Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, S.Psi., M.Sc. dan Pjs. Kepala Cabang PT. BTN (Persero) Tbk., Komaruddin. Sebelumnya, Unpad pernah menerima empat unit mobil dari BTN.

Rektor Unpad menerima secara simbolik sumbangan dua unit Toyota Avanza dari perwakilan BTN (Foto: Tedi Yusup)

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BTN atas sumbangannya. Mudah-mudahan sumbangan tersebut dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya,” jelas Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, yang menerima sumbangan tersebut di Ruang Serba Guna Rektorat Lama, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rabu (17/03).

Pada acara yang sama, Unpad juga menerima sumbangan satu unit ambulans dari Kementerian Kesehatan RI. Satu unit ambulans tersebut diserahkan oleh Dirjen Bina Pelayanan Medik (Bina Yanmedik) dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (K) kepada Rektor Unpad. Kedatangan Dirjen tersebut juga didampingi Direktur Utama RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, dr. De Is Mohammad Rizal Chaidir, Sp.OT(K), FICS, M.Kes., dan Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo, Dr. M. Kautsar Boesoirie, SpM, MM., beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Yanmedik menyampaikan apresiasinya kepada Unpad yang telah menjalin hubungan dan kerja sama yang baik, khususnya dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah seperti RSHS. “Saya berharap sekat antara rumah sakit dan universitas dapat dibuka, untuk memajukan pendidikan kesehatan. Saya senang sekali kerja sama Unpad dan RSHS terjalin dengan sangat baik, sehingga dapat saling mendapat manfaat,” dr. Farid.

Menanggapi sumbangan ambulans tersebut, Rektor juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas nama sivitas akademika Unpad. Rektor juga berharap ambulans tersebut semakin melengkapi fasilitas yang dimiliki oleh Teaching Hospital Fakultas Kedokteran Unpad. “Kerja sama yang dijalin Unpad dengan Kementrian Kesehatan ini diharapkan dapat dikembangkan dengan berbagai institusi lainnya termasuk dengan lembaga-lembaga penelitian,” pungkasnya.

Lantik Pembantu Dekan

Dua pembantu dekan FISIP Unpad sedang menjalani sumpah jabatan (Foto: Tedi Yusup)

Sebelum menerima sumbangan mobil dan ambulans tersebut, Rektor Unpad, di tempat yang sama Rektor Unpad melantik Pembantu Dekan I dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unpad. Mereka yang dilantik adalah Dr. H. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M. Si., sebagai Pembantu Dekan I menggantikan Drs. Ade Makmur Kartawinata, M. Phil., Ph. D., dan Dr. H. R. Dudy Heryadi, M. Si., menggantikan Dr. H. Soni Akhmad Nulhaqim, S. Sos., M. Si.

Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Ruang Serba Guna Lantai 3 Gedung Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (17/3) dan dihadiri oleh para Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Biro beserta jajarannya. (eh)*

[Unpad.ac.id, 15/03] Bagi seorang dosen, melakukan penelitian adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukannya selain mengajar. Tapi tidak cukup sampai disitu, mereka pun mempunyai kewajiban untuk mempublikasikannya, termasuk melalui jurnal ilmiah internasional. Sayangnya, masih banyak dosen yang belum melakukannya dengan baik.

Prof. Jae-Kwan Hwang, Ph.D (Foto: Dadan T.)

“Pihak universitas perlu memberikan banyak perhatian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang dibuat para dosen. Perhatian tersebut bisa diberikan dalam bentuk insentif atau penghargaan khusus dari universitas kepada dosen yang hasil penelitiannya dipublikasikan,” jelas Prof. Jae-Kwan Hwang, Ph.D., dari Departement of Biotechnology Yonsei University, Korea yang menjadi dosen tamu di Unpad.

Prof. Hwang yang ditemui di ruang kerjanya di Gedung Baru Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (15/3) menjelaskan bahwa keterlibatan universitas memang sangat diperlukan. Berdasarkan pengalamannya di Korea, para peneliti tidak hanya diperhatikan universitas dalam bentuk insentif saja, pihak unversitas bahkan membantu menyediakan native speaker untuk mengoreksi penulisan publikasi ilmiah para dosen yang akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah, khususnya jurnal internasional.

“Sebetulnya, banyak dosen yang sudah fasih berbahasa Inggris, tapi menulis untuk jurnal internasional, diperlukan bahasa Inggris yang baik agar penelitian kita bisa terkomunikasikan dengan baik kepada khalayak. Untuk itu, tulisan kita tetap diedit dan dikoreksi kembali oleh editor bahasa,” jelas Prof. Hwang yang saat itu didampingi oleh dosen Fakultas Farmasi Unpad, Keri Lestari, SSi, MSi., dan Dr. Ajeng Diantini, MS.

Prof. Hwang hadir di Indonesia sebagai visiting professor untuk Unpad dan ITB, khususnya di Fakultas Farmasi sejak Februari hingga Juli 2010. Di Unpad, tidak hanya dengan Fakultas Farmasi, Prof. Hwang juga melakukan penelitian bersama dengan fakultas-fakultas lain di Unpad seperti dengan FKG dan FMIPA, dalam penelitian pembuatan pasta gigi dari bahan herbal. Prof. Hwang juga memiliki minat dalam bidang obat herbal, teknologi pangan dan kosmetik.

“Prof. Hwang telah banyak melakukan penelitian bersama dengan beberapa dosen Unpad, sejak diselenggarakannya sandwich program dengan Yonsei University Korea hingga saat ini. Sejak awal kedatangannya, ia sudah melakukan berbagai pertemuan dan diskusi dengan beberapa fakultas yang difasilitasi Bagian Kerja Sama Unpad,” jelas Keri, yang juga mahasiswa bimbingan Prof. Hwang untuk disertasinya.

Menurut Keri, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah para dosen Unpad, Prof. Hwang dan Prof. Yaya Rukayadi dari Yonsei University juga, akan memberikan suatu workshop penulisan publikasi ilmiah, khususnya untuk jurnal internasional.

Prof. Jae-Kwan Hwang, Ph.D bersama sejumlah dosen Unpad dari Fakultas Farmasi, Fak. Kedokteran Gigi, dan FMIPA *

Menurut Prof. Hwang, jurnal ilmiah bukan saja sebagai sarana publikasi hasil penelitian untuk bidang keilmuannya saja, tapi juga sarana untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada kalangan industri. Tapi tidak cukup dengan itu saja, perlu ada upaya lain untuk memperkenalkan hasil penelitian ke dunia industri. Caranya, pihak universitas bisa mengumumkannya melalui website, menerbitkan direktori penelitian atau melakukan pameran untuk memperkenalkan hasil penelitian ke masyarakat, khususnya kepada kalangan industri.

“Publikasi ilmiah saja tidak cukup, agar menambah nilai dan manfaat, hasil penelitian harus diindustrialisasikan. Contohnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, penelitian mengenai yang dilakukan kurang terpublikasikan dan terpromosikan dengan baik. Saya ingin membantu mempromosikannya kepada industri di Korea,” lanjutnya.

Ia juga menyarankan Unpad membuat sebuah perusahaan sendiri yang memproduksi dan memasarkan hasil penelitian yang dilakukan para dosennya. Selain memfasilitasi hasil penelitian, Unpad juga akan mendapat pemasukan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah ‘memindahkan’ bagian Research & Development (R & D) perusahaan  (industri) ke universitas.

“Perusahaan memerlukan riset yang terus menerus untuk mengembangkan produksinya. Universitas memiliki para ahli di bidangnya, tetapi dana yang dimiliki sangat terbatas, khususnya untuk menyediakan fasilitas penelitian. Dengan hubungan dan kerja sama yang baik dengan perusahaan, universitas dapat membantu mengembangkan penelitian yang dilakukan para dosen,” tutur profesor yang memiliki slogan hidup 3 C, Create, Challenge dan Communication ini.

Untuk mengenal lebih jauh Prof. Hwang dan berkorespondensi dengannya berkaitan dengan publikasi ilmiah dan industrialisasi penelitian ini, dapat membuka situs: http://web.yonsei.ac.kr/biomaterial atau melalui surat elektronik: jkhwang@yonsei.ac.kr. (eh)*

[Unpad.ac.id, 12/3] Di Indonesia, nampaknya hubungan kalangan akademisi, bisnis dan pemerintah belum berjalan secara sinergis. Berbagai inovasi yang dihasilkan kalangan akademisi dan peneliti belum banyak yang termanfaatkan akibat hubungan yang tidak sinergis tersebut. Adakalanya, masing-masing pihak berbeda persepsi dalam menilai sebuah inovasi untuk dikembangkan lebih jauh. Padahal kesamaan persepsi dari seluruh pihak dapat membantu perekonomian negara.

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Business Innovation Center (BIC) Kristanto Santosa dihada

Kristanto Santosa memperkenalkan BIC sebagai lembaga intermediasi inovasi bisnis (Foto: Tedi Yusup)

pan para dosen dan peneliti Unpad dalam acara Sosialisasi Seleksi 102 Inovator Terbaik Indonesia 2010. Acara ini berlangsung di Executive Lounge Gedung Baru Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (12/3).

“Untuk menyinergikan upaya antara komponen akademisi, bisnis dan pemerintahan inilah BIC hadir dengan didukung oleh Kementrian Negara Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI. BIC sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, berusaha menjadi lembaga intermediasi inovasi bisnis yang terdepan, dalam menunjang daya saing ekonomi dan bisnis Indonesia,” jelasnya.

Dari pengamatan BIC yang baru didirikan pada tahun 2008 ini, peluang untuk investasi di inovasi ini sangat besar, akan tetapi banyak tantangannya. Pertama, dorongan dan insentif pemerintah agar para innovator/ilmuwan mau mendorong Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mereka di ranah ilmu menuju ranah bisnis. Tantangan yang kedua adalah bagaimana mengubah pola pikir transaksi menuju kolaboratif. Yang terakhir adalah bagaimana membuat investasi dalam inovasi menjadi pilihan investasi yang lebih menjanjikan, dibanding investasi dalam pasar modal, pendanaan proyek atau investasi klasik lainnya.

Untuk membangun sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah untuk inovasi bisnis di Indonesia, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Beberapa diantaranya adalah mengetahui bahwa sinergi ketiganya jika bias direalisasikan akan menjadi kekuatan yang hebat. Saat ini ketiga pihak tersebut belum dirancang untuk bisa bersinergi untuk inovasi.

Akademisi belum didorong atau diberi insentif yang cukup untuk berinovasi. Di lain pihak, kalangan bisnis juga belum menyadari pentingnya membangun daya saing melalui inovasi. Di kalangan pemerintah pun kebijakannya untuk mendorong inovasi ini masih belum jelas.

“Oleh karena itu perlu adanya penyamaan bahasa atau persepsi antara ketiga pihak sebagai fondasi penting untuk membangun inovasi bisnis di Indonesia. Mispersepsi atau pengalaman buruk di masa lalu dalam hubungan ketiganya harus dinetralisir. Inovasi adalah proses kerja sama yang berbasis kepercayaan bukan hanya ‘transaksi’ HKI,” lanjutnya.

Salah satu upaya untuk menjalankan misinya mendorong inovasi bisnis di Indonesia, BIC mengundang para akademisi dan peneliti Indonesia, khususnya di Unpad untuk berpartisipasi dalam program pemilihan 102 Inovator Terbaik Indonesia 2010. Para peneliti diminta mengirimkan proposal inovasinya untuk kemudian diseleksi. 102 proposal yang terpilih, akan dimasukkan dalam buku “102 Inovasi Paling Prospektif 2010”.

Buku ini akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia termasuk ke semua provinsi, kabupaten, asosiasi bisnis, universitas negeri serta kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Karya inovasi ini pun akan mendapat piagam resmi dari Kemenristek RI. Peluncuran buku ini akan dilaksanakan pada puncak acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Indonesia (Harteknas) yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2010.

Bagi yang akan mengikuti program tersebut dapat membuka situs BIC, www.bic.web.id untuk informasi lebih lanjut.  Pendaftaran dilakukan secara online pada situs tersebut. Pengajuan proposal untuk mengikuti seleksi ini akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2010. (eh)*

[Unpad.ac.id, 12/03] Lolosnya peserta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa (Pimnas) XVIII tahun 2010 sangat tergantung pada keberhasilan peserta pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2010 mendatang. Untuk itu, diperlukan persiapan khusus bagi peserta PKM, yang salah satunya dilakukan pembekalan dan pendalaman materi.

Pembekalan dan Pendalaman Materi PKM bagi mahasiswa Unpad (Foto: Tedi Yusup)

“Monev ini nilainya 55% untuk keberhasilan tim masuk Pimnas. Oleh karena itu kami menilai Monev merupakan hal penting yang harus dipersiapkan, satu paket dengan poster, presentasi, dan output-nya yang dihasilkan,” jelas Dr. Ir. Iman Hernawan, M. Sc. selaku pembicara pada lokakarya “Pembekalan dan Pendalaman Materi PKM” yang dilaksanakan di Grha Sanusi Hardjadinata, Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, mulai Jumat (12/3). Selain Iman, turut hadir sebagai pembicara Ir. Sondi Kuswaryan, M.S. dan Ir. Marleen Sunyoto, MP.

Iman menargetkan minimal 20 tim dari Unpad masuk Pimnas dari 99 kelompok yang telah berhasil mendapatkan biaya dari Dikti. Untuk kesuksesan peserta masuk Pimnas, diharapkan peserta sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% ketika Monev. “Kecuali bagi kelompok yang proyeknya dinilai bagus dan yakin pekerjaannya akan selesai sebelum Pimnas berlangsung,” tegas Iman.

Sondi menjelaskan bahwa proses pendampingan sangat perlu, mengingat masih ada saja yang menganggap kegiatan ini tidak serius. Tim pendamping akan ikut membantu dan mencari solusi bagi peserta PKM Unpad. Untuk itu dibentuk tim pendamping untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Tim pendamping terdiri dari Dr. Wilis Srisayekti (PKMP dan PKMT), Dr. Ir. Iman Hernawan, M. Sc. (PKMP dan PKMT), Ir. Marleen Sunyoto, MP (PKMM dan PKMK), Ir. Sondi Kuswaryan, M.S. (PKMM dan PKMK).

Marleen mengungkapkan bahwa usulan materi, presentasi, dan proses pelaksanaan merupakan tiga faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memnangkan kompetisi ini. Marleen memberikan pesan khususnya kepada peserta PKM yang hadir tentang output yang sering dikhawatirkan peserta akan tidak sebagus yang dijanjikan pada proposal. “Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir, tapi lebih perhatikan pada prosesnya. Hal ini akan terlihat pada presentasi.”

Pencairan dana sendiri dilakukan dalam dua tahap. Yakni sebesar 70% pada 15 Maret 2010 dan 30% akan diberikan pada 15 April 2010. Selain dana yang diperoleh dari Dikti, peserta diperbolehkan mendapatkan dana dari sumber lain, misalnya dari instansi tertentu. “Hal ini dapat dilaporkan pada presentasi nanti sebagai suatu kebanggan.”

Pada kesempatan tersebut, ketiga pembicara mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan peserta PKM. Faktor yang paling mendasar adalah aspek format dan administratif. Kemudian, Sandi menambahkan “Kesalahan biasanya terjadi dalam proses pelaksanaan, pengamatan, dan materi yang tidak sesuai. Selain itu, rumusan masalah yang diamati masih belum tajam.” (eh)*

[Unpad.ac.id, 12/03] Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unpad kembali mencatatkan prestasi pada ajang moot court (peradilan semu). Kali ini, lima mahasiswa FH Unpad meraih gelar 2nd Best Memorial dan 2nd Best Oralist pada The 9th National Round of Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition  (MCC) 2009 di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta pada 22 – 24 Januari 2010 lalu.

Tim FH Unpad saat tampil di National Round of Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition dengan disaksikan oleh Dekan FH Unpad *

Kelima mahasiswa itu adalah Priyanka Tobing (angkatan 2006), Tony Franky Hutagalung (2007), Rahmellya Sari (2006), Rizki Imral Rakhim (2007), dan Joseph Hendrik Ongko (2008). Mereka berada di bawah Universitas Pelita Harapan sebagai juara pertama dan Universitas Indonesia sebagai juara kedua. UPH dan UI mewakili Indonesia menuju kompetisi tingkat internasional.

Catatan prestasi ini kurang lebih sama dengan yang diraih tim FH Unpad pada ajang yang sama tahun lalu. Pada tahun 2009 itu, tim FH Unpad meraih 2nd Best Memorial dan 2nd Runner Up. Meski belum berhasil melangkah ke jenjang internasional untuk mewakili Indonesia di ajang Philip C. Jessup International namun para mahasiswa merasa bangga bisa mempersembahkan prestasi itu untuk Unpad.

“Peserta yang ikut di penyisihan nasional ini ada 18 tim, kita sudah bersaing ketat sejak babak penyisihan. Unpad masuk ke semifinal dan berhadapan dengan UPH. Akhirnya, UPH yang masuk ke final dan menjadi juara. Kalau soal pemahaman kasus, sepertinya kita bisa menguasai. Namun para juri berkomentar bahwa tim kami cenderung terlalu cepat dalam menyampaikan materi,” ujar Tony ketika hadir di Ruang Website Unpad di Gedung Rektorat Lama, belum lama ini.

Tony yang baru pertama kali mengikuti ajang moot court mengaku mendapat pengalaman berharga dari ajang ini. Dia merasa pengalaman praktik yang diperolehnya saat mengikuti ajang moot court telah menambah pengetahuan teori yang diperolehnya saat belajar di kelas.

Penampilan tim FH Unpad yang dibimbing dosen Siti Noermalia itu juga mendapat perhatian dari Dekan FH Unpad, Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. Selama berlomba sejak dari babak penyisihan, ujar Tony, Dekan FH Unpad itu selalu menyaksikan mahasiswanya tampil. “Dukungan moral dari Ibu Dekan sangat berharga bagi kami yang tampil,” ujar Tony. *

[Unpad.ac.id, 12/03] Universitas Padjadjaran kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya di bidang hukum, Achmad Hidayat Deddy Gadzali, S.H., MH., pengajar di Fakultas Hukum Unpad pada Program Hukum Pidana. Almarhum meninggal dunia pada Kamis (11/3) pukul 15.40 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, karena sakit.

Sivitas akademika Unpad mendoakan almarhum Achmad Hidayat Deddy Gadzali, S.H., MH. di Masjid Al-Jihad Kampus Unpad Bandung (Foto: Tedi Yusup)

Almarhum dilepas oleh sivitas akademika Unpad pada Jumat (12/3) di Mesjid Al-Jihad Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka, Jln. Akuntansi No. 12 Cigadung Bandung. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Umum Astana Anyar, Nyengseret  Bandung.

Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama Unpad, Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, S.Psi., M.Sc., menyampaikan dalam pidato pelepasannya, bahwa Unpad sangat kehilangan almarhum karena telah banyak berjasa, khususnya dalam bidang hukum. “Almarhum sangat berdedikasi dan loyal terhadap almamater sampai akhir hayatnya,” jelas Prof. Zulrizka.

Almarhum lahir pada tanggal 6 Juni 1940, meninggalkan istri, R. Inna Kartini Kusumah dan empat orang anak yaitu Sandra Susanti, Silvy Sundari, dr. Andre Gunawan dan Nadya Noviana Wulandari, S.H. Mewakili keluarga almarhum, dr. Andre Gunawan menyampaikan sambutannya pada acara tersebut.

“Keteladanan beliau, kegigihan dan ketabahannya selama sakit akan kami teladani. Atas nama keluarga, kami memohon maaf bila almarhum memiliki kesalahan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika Unpad atas perhatian dan budi baik yang diberikan kepada almarhum semasa hidupnya,” tutur dr. Andre.

Semasa hidupnya, almarhum pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III (1988-1992) dan Pembantu Dekan II (1992-1996) FH Unpad. Tidak hanya di Unpad, ia juga mengajar di sebagai Guru Militer pada Secapa ABRI Angkatan Darat di Pusat Pendidikan Infantri di Bandung (1971-1978) dan menjadi Pejabat Dekan di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan di Sukabumi (1972-1974). Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kotamadya DT II Sukabumi dan Ketua Harian Bappenko Pemda Kodya DT II Sukabumi.

Almarhum juga tercatat sebagai anggota Biro Hukum Unpad sejak tahun 1967 hingga akhir hayatnya. Bahkan ia pernah menjadi ketuanya pada tahun 1996-1999. Dekan FH Unpad, Dr. Ida Nurlinda, SH., MH., menjelaskan bahwa selama ini almarhum aktif menjadi konsultan hukum di Unpad. “Beliau aktif menangani berbagai masalah hukum di Unpad, khususnya yang terkait dengan bidangnya, yaitu Hukum Acara,” tutur Dekan FH.

Rektor ke-9 Unpad, Prof. Himendra Wargahadibrata yang menghadiri pelepasan jenazah menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan almarhum sejak Prof. Himendra menjabat sebagai Pembantu Rektor III Unpad dan almarhum menjadi Pembantu Dekan III FH.
“Almarhum sangat berdedikasi kepada institusi. Semasa saya menjadi Rektor, saya mendapat banyak masukan dari beliau, khususnya tentang masalah hukum. Apabila ada masalah hukum yang terkait Unpad, dialah yang menjadi orang pertama yang akan menghadangnya. Saya belajar banyak tentang hukum kepada beliau,” kenang Prof. Himendra.

Prof. Himendra terkesan dengan sifat almarhum yang senang membantu dan bisa diandalkan kapan saja. Tidak hanya menjadi konsultan untuk Unpad saja, almarhum juga pernah membantu Prof. Himendra memberi konsultasi hukum yang berhubungan dengan kesehatan. “Unpad sangat kehilangan dan berhutang budi pada almarhum,” pungkasnya. (eh)*