Pelaksanaan Hukuman Mati, Perlukah?

[unpad.ac.id, 17/9/2018] Sejumlah praktisi dan akademisi hukum menyampaikan pandangan terkait perlukah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Ini didasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan moderasi terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Para pembicara dalam seminar nasional “Kebijakan Moderasi Pidana Mati” yang digelar Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unpad, di Ruang Serba Guna Lantai 4 Gedung 2 Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (14/9).*

Hakim Konstitusi Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, M.H., mengatakan, ada perdebatan yang mengemuka terkait alasan konstitusional untuk menghapuskan pidana mati. Meski hak untuk hidup telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1), dalam Pasal 28J ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang.

Saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebijakan Moderasi Pidana Mati yang digelar Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unpad, di Ruang Serba Guna Lantai 4 Gedung 2 Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (14/9), Prof. Palguna mengatakan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia masih memungkinkan menggelar pidana mati.

Pendapat ini didasarkan, instrumen hukum internasional masih memungkinkan pidana mati diberlakukan. “Untuk kejahatan-kejahatan tertentu particularly serious crime seperti narkotika, pidana mati harus ada. Dengan demikian, tidak ada kewajiban internasional yang dilanggar oleh Indonesia,” ungkap Prof. Palguna seperti dalam rilis yang diterima Humas Unpad.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Bagir Manan menjelaskan, ada dua proses moderasi hukuman mati di Indonesia, yaitu hukuman mati menjadi seumur hidup dan hukum seumur hidup jadi dua puluh tahun.

“Inilah suatu bentuk dari suatu legal appointment. Basic policy: pertama, tetap mempertahankan hukuman mati, seadanya atau dengan moderasi2 tertentu. Kedua meniadakan hukuman mati,” kata Prof. Bagir.

Pembicara selanjutnya, Guru Besar Hukum Pidana Unpad Prof. Komariah Emong Sapardjaja mengatakan, pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap sebagai sanksi istimewa.

“Jadi pidana mati tidak termasuk jenis sanksi tetapi dia merupakan sanksi istimewa karena dibuat dalam bab tersendiri dalam BAB III Pasal 7-8. Bagaimana membahas pidana mati tetapi belum punya dasar dalam PP atau yg lebih rendah dari UU bagaimana pidana mati itu dilaksanakan tidak ada,” paparnya.

Seminar nasional ini menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid Suseno.*

Rilis/am