Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., “Maritim Center Unpad Dukung Penguatan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”

[Unpad.ac.id, 10/10/2016] Dalam waktu dekat, Universitas Padjadjaran akan memiliki pusat studi yang bergerak di bidang kajian kemaritiman. Pendirian pusat studi “Maritim Center” ini merupakan upaya Unpad untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diperlukan sumbangan berbagai perkembangan kelimuan guna mewujudkan rencana tersebut.

Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si. (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si. (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Koordinator Dewan Pakar pada Tim Pembentukan Maritim Center Unpad, Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., mengatakan, pendirian Maritim Center ini juga dibarengi dengan rencana pembukaan program studi Magister Sains Kemaritiman di Unpad. Upaya ini guna mendongkrak tenaga sumber daya manusia Indonesia di bidang kemaritiman. Menurut Dr. Yudi, saat ini sektor SDM di bidang kemaritiman masih lemah.

“SDM di bidang kemaritiman kita masih lemah, masih di bawah Malasyia, Singapura, Filiphina, dan Thailand,” ujar Dr. Yudi saat diwawancarai Humas Unpad.

Lemahnya daya saing Indonesia ini juga turut berdampak pada meningkatkan persoalan di sektor kemaritiman. Dr. Yudi mengungkapkan, saat ini ada beberapa masalah krusial yang terjadi di sektor maritim, diantaranya tingginya angka pencemaran laut, maraknya ilegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, lemahnya infrastruktur pelabuhan, serta lemahnya industri perkapalan guna mendukung konektivitas antar pulau.

Padahal, Indonesia telah lama mendeklarasikan diri sebagai negara maritim. Menilik sejarah, lahirnya Deklarasi Djuanda yang digagas Ir. Djoeanda Karatwidjaja, Perdana Menteri ke-10 Republik Indonesia Serikat, pada 1957 menjadi tonggak diteguhkannya Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kepulauan Indonesia.

Dr. Yudi menerangkan, sebelum deklarasi ini lahir, Indonesia hanya memiliki kewenangan pengelolaan laut sekitar 3 mil saja. Kawasan perairan di luar jarak 3 mil tersebut seluruhnya milik internasional.

“Dengan Deklarasi Djuanda, yang kini dikenal Wawasan Nusantara, Indonesia itu adalah pulau beserta laut yang ada di dalamnya,” ujar dosen prodi Ilmu Kelautan yang juga Wakil Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad.

Pada 1982, Deklarasi Djuanda kemudian diakui PBB atas upaya yang dilakukan Duta Besar Indonesia untuk PBB, Hasjim Djalal, dan Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu, Prof. Mochtar Koesoemaatmadja, yang pernah menjabat sebagai Rektor Unpad 1972-1974. Bahkan, melalui pengakuan tersebut, Indonesia diberi kewenangan perairan sampai 200 mil dari pulau.

Gagasan tersebut menjadi refleksi akademisi Unpad untuk kembali aktif dalam penguatan wilayah kemaritiman. Dr. Yudi mengatakan, guna kembali menguatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dibutuhkan rekomendasi dari para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Rekomendasi ini tentu saja membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dalam mengimpelementasikannya.

Lemahnya daya saing juga tampak di sektor pengelolaan perdagangan di perairan Indonesia. Dr. Yudi memaparkan, kondisi geografis Indonesia sangat strategis, yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia. Letak ini membuat Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Sekitar 40% arus perdagangan dunia melewati kawasan Indonesia.

“Kita harus bersyukur dengan adanya Deklarasi Djuanda. Kalau tidak ada, Indonesia tidak punya hak atas jalur perdagangan maritim tersebut,” kata Dr. Yudi.

Lebih lanjut lulusan Christian Albrechts University zu Kiel bidang Marine Biogeochemistry ini menuturkan, Indonesia memiliki jalur perdagangan legendaris yang sudah ada sejak 2000 tahun Sebelum Masehi. Jalur ini yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini menjadi jalur perdagangan rempah dari Nusantara untuk kemudian dipasarkan ke berbagai benua.

“Nusantara jauh dulu punya jalur rempah dibanding jalur sutera dari Tiongkok. Sampai saat ini, Selat Malaka menjadi selat terpadat yang dilalui kapal-kapal pengangkut barang. Sekitar 40 persen kapal perdagangan melewati Selat Malaka,” ujarnya.

Akibatnya lemahnya daya saing, strategisnya jalur Selat Malaka rupanya tidak banyak memberikan kemajuan bagi Indonesia. Untuk itu, pihaknya dengan didukung Maritim Center dan prodi Sains Kemaritiman memiliki target menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kemaritiman.

Ke depan, Maritim Center ini akan terfokus pada 3 kajian, yaitu kebijakan hukum laut, lingkungan dan sumber daya alam kelautan, serta kajian pertahanan dan keamanan laut. Aktivitas kajian yang dilakukan Maritim Center ini dilakukan secara transdisiplin ilmu. Beberapa fakultas yang telah berkolaborasi di Maritim Center diantaranya FPIK, Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Budaya, serta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

“Kita juga telah berkolaborasi dengan Ikata Alumni Unpad untuk membangun jejaring dengan para lulusan Unpad, terutama yang berada di Kemenko Maritim,” ujar Dr. Yudi.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh