Lakukan Riset Penguatan Peran Perempuan di Pemerintahan, Ida Widianingsih, M.A., PhD., Raih Hibah Kompetitif di Australia

[unpad.ac.id, 5/9/2018] Perempuan memiliki  kesempatan dan kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam berkiprah di lingkup pemerintahan. Meski demikian, masih sedikit kaum perempuan yang menduduki berbagai posisi penting pada tatanan birokrasi di Indonesia.

Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ida Widianingsih, M.A., PhD. (Foto: Arief Maulana)*

“Dari beberapa riset, dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak perempuan yang bisa tembus (jadi) pejabat Eselon II. Tidak mudah, kalau ada perempuan bisa duduk di Eselon II, berarti dia punya kelebihan yang luar biasa,” ungkap dosen Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ida Widianingsih, M.A., PhD.

Ida menjelaskan, minimnya kaum perempuan menduduki jabatan tinggi pada birokrasi dipengaruhi berbagai faktor. Sebagaimana ditemukan dari penelitiannya bersama peneliti pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif FISIP Unpad Feri Faizal, S.AP., fenomena ini diibaratkan sebagai teori glass ceilling atau metafor adanya hambatan tak terlihat yang dihadapi perempuan untuk maju di bidang pemerintahan.

Lebih lanjut riset tersebut menemukan setidaknya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perempuan untuk mencapai karir puncak dalam birokrasi lokal di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya  sistem pemerintahan yang masih mewarisi budaya organisasi maskulin (masculine organizational culture), aspek kultural dan religi yang melahirkan ‘pelabelan tertentu’ pada pejabat perempuan (negative stereotype), pilihan personal perempuan sendiri  (commitment of women to organization), hingga terjadi segregasi pekerjaan tertentu yang mengaitkan pekerjaan dengan jenis kelamin  (sex-based occupational segregation).

Hal ini mendorong Ida melakukan riset lebih dalam mengenai aspek kepemimpinan perempuan di tatanan birokrasi Indonesia.

“Ini bukan soal kemauan, bukan soal kemampuan, tetapi banyak faktor kalau bicara tentang perempuan di birokrasi,” kata Ida.

Bahkan, dari salah satu riset yang telah dilakukan bersama dua dosen FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, dan Mudiyati Rahmatunnisa, PhD, di salah satu lingkup pemerintahan di Jawa Barat, Ida menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan birokrasi secara relatif masih belum substantif dan cenderung sekadar memenuhi target kuantitas.

“(Dari riset itu) perempuan yang aktif di politik itu tidak selalu menunjukkan bahwa dia powerfull enough dan bisa melakukan banyak perubahan signifikan. Beberapa diantaranya masuk karena syarat kuota. Dan dia seolah-seolah (menjadi) pengambil keputusan utama,” papar Ida.

Serupa dengan riset tersebut, Ida kemudian melakukan riset lainnya. Kali ini, ia menggandeng dua akademisi dari Flinders University, Australia, yaitu Dr. Helen McLaren dan Assoc/Prof Cassandra Star. Proyek riset ini bertujuan membangun kolaborasi antara pemerintah Indonesia/Australia dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan  di sector publik di Indonesia.

Saat diwawancarai Humas Unpad, Selasa (5/9), Ida menjelaskan sedikit mengenai kondisi kepemimpinan perempuan di Australia. Adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat mendorong perempuan Australia relatif lebih aktif dalam urusan pemerintahan. Di sana, aspek kultur tidak terlalu menekan perempuan untuk maju.

“Kebebasan berpendapat membantu mereka (perempuan) berekspresi,” imbuh Ida.

Melalui riset ini, ida berharap berbagai gagasan, tantangan, masa depan, hingga solusi terbaik dapat lebih menguatkan peran perempuan di bidang pemerintahan. Perempuan tidak lagi hanya menjadi label, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam sistem pemerintahan tersebut.

Peroleh Hibah Australia

Kolaborasi riset yang dibangun Ida dengan Dr. Helen dan Assoc/Prof. Cassandra dari Flinders University berbuah perolehan hibah internasional dari Australia-Indonesia Institute (AII), Department of Foreign Affairs and Trade (Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan) Australia. Hibah ini bagi Ida merupakan capaian yang baik, mengingat perolehannya cukup kompetitif.

Dari nilai proyek riset sebesar  94.517.93 Dolar Australia, riset ini dibiayai dana hiibah senilai 33 ribu Dolar Australia. Dana ini digunakan untuk menjalankan riset selama 1 tahun di Indonesia dan Australia

Ida mengatakan, riset yang dilakukan tidak hanya membangun jejaring antar universitas. Namun, juga memberikan kontribusi positif dalam menguatkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Australia Selatan secara formal telah memperbaharui MoU sebagai Sister Province  pada tahun 2015.

Bagi Unpad, riset ini mendukung program “Unpad Nyaah ka Jabar”berupa kontribusi nyata peneliti Unpad mendukung penguatan peran perempuan dalam pemerintahan di Jawa Barat.

Lebih lanjut Ketua program studi Pascasarjana Administrasi Publik ini menjelaskan, terkait riset ini, pihaknya berencana akan membawa dua pejabat perempuan di lingkungan Pemprov Jawa Barat dan satu pejabat perempuan Pemkot Bandung ke Adelaide, Australia, November mendatang.

Di sana ia dan tiga pejabat itu akan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat perempuan untuk bertukar wawasan mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia maupun Australia. Diharapkan, setiap pejabat di dua negara mendapatkan referensi dan pengalaman yang bisa diaplikasikan di lingkungan kerja mereka.

Kunjungan ke Australia ini murni menggunakan dana hibah tersebut. Dengan demikian, kata Ida, Unpad memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan di Jawa Barat tanpa perlu menggunakan dana APBD.

Selanjutnya, pada April 2019 mendatang Helen dan Cassandra akan menjadi peneliti tamu pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, Fisip Unpad. Keduanya juga bermaksud merekrut dan melatih mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik yang akan dilibatkan untuk mewawancarai pejabat perempuan di Jawa Barat.

Sementara di Australia, Helen dan Cassandra juga merekrut mahasiswa Pascasarjana untuk mewawancarai pejabat perempuan setempat.

Ida mengutarakan, capaian akhir dari proyek riset ini tentu saja publikasi. Setiap aktivitas, baik dari hasil studi banding, hingga wawancara akan dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Namun, lebih dari itu, luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat kaum perempuan untuk maju di kancah pemerintahan.

“Kami harap ini jadi batu loncatan bagi pemerintah Jawa Barat,” kata Ida.

Kerja Sama yang Konsisten

Ida mengatakan, kerja sama antara Unpad dan Flinders University sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Ia juga yang memelopori lahirnya kerja sama intensif antar dua perguruan tinggi dari dua negara tetangga itu. Ida sendiri merupakan alumnus dari Program Pascasarjana Flinders University.

Berbagai aktivitas banyak dilakukan, seperti pertukaran dosen hingga publikasi riset bersama. Lebih dari itu, kerja sama ini tidak hanya sebatas antar lembaga perguruan tinggi saja, tetapi juga melibatkan antar pemerintah daerah, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Adelaide.

Ida dan Helen rutin bekerja sama di bidang akademik dan penelitian. Setidaknya, Helen pernah menjadi dosen tamu di Program Pascasarjana Administrasi Publik dan menjadi peneliti tamu  di Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif FISIP Unpad.

Sementara Cassandra merupakan Associate Professor pada Graduate Program in Public Administration,  Department of Politics and Public Policy Flinders University. Hal ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas antar perguruan tinggi.

“Kerja sama ini tidak hanya antar perguruan tinggi atau antar pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan antar program studi. Kita sudah memiliki rencana untuk mewujukdan program Double Degree,” kata Ida.*

Laporan oleh Arief Maulana