FH Unpad Selenggarakan Diskusi Publik “Penentuan Tingkat Ancaman (threat level) dan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

[unpad.ac.id, 18/10/2017] Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum (PADIH) telah melaksanakan diskusi publik “Penentuan Tingkat Ancaman (threat level) dan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, 25 September lalu.

Para pembicara diskusi publik “Penentuan Tingkat Ancaman (threat level) dan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, 25 September lalu. (Foto: Tedi Yusup)*

Diskusi publik ini diikuti oleh akademisi, mahasiswa dan praktisi baik dari FH Unpad maupun 42 FH di seluruh Indonesia melalui fasilitas video conference. Diskusi publik ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan RUU Perubahan No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sedang di bahas di DPR.

Diskusi digelar secara panel dan diisi tiga panelis, yaitu H. Arsul Sani, SH.,M.Si dari Anggota Komisi III & Badan Legislasi DPR RI serta anggota Panitia Khusus RUU Perubahan No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Dr Drs Kardjono, SH.,M.Hum., dari PADIH, dan Dr. Idris, SH.,MA, dari FH Unpad.

Adapun tujuan diskusi ini menghimpun masukan dari kalangan akademisi dan praktisi sebagai bahan pertimbangan bagi Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menyempurnakan RUU Terorisme khususnya tentang penentuan tingkat ancaman dan keterlibatan TNI sebagai dasar menentukan tindakan yang tepat dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Diskusi ini tidak akan membahas RUU Terorisme secara keseluruhan, melainkan hanya fokus pada penentuan tingkat ancaman (threat level) dan pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil pemeparan panelis, disimpulkan bahwa RUU Terorisme merupakan rancangan undang-undang yang berasal dari inisiatif pemerintah. Beberapa hal yang menjadi fokus dari RUU Terorisme ini antara lain tentang pengaturan perbuatan-perbuatan baru yang terkait dengan terorisme sebagai tindak pidana (kriminalisasi), termasuk hukum acara pidana khususnya dalam mekanisme penegakan hukum antara lain perpanjangan masa penangkapan menjadi 14 hari (diperpanjang 7 hari). Salah satu isu krusial yang menjadi salah satu daftar inventaris masalah (DIM) adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pansus RUU Perubahan No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terkait dengan pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya terkait dengan tahapan pelibatan telah membandingkan dengan praktik di berbagai negara antara lain Britania Raya.

Menurut Pansus, model tingkat ancaman yang digunakan oleh Britania Raya yang membagi ancaman terorisme menjadi 5 tingkatan yaitu low, moderate, substantial, severe dan critical dianggap sebagai model yang dapat diterapkan dalam mekanisme penentuan tingkat serangan teroris di Indonesia.

Selain itu, didapat informasi bahwa pelibatan angkatan bersenjata di Britania Raya ditentukan oleh suatu lembaga yang dinamakan Joint Terorism Analysis Centre (JTAC) dimana angkatan bersenjata baru terlibat ketika level ancaman berada di level critical.

Ada masukan dari para panelis, yaitu pelibatan TNI pada tindak pidana terorisme sebenarnya telah di atur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dimana TNI dapat turut serta mengatasi aksi terorisme berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dengan kata lain TNI tetap dapat terlibat dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, akan tetapi mengingat paradigma tindak pidana terorisme dalam politik hukum Indonesia adalah dalam kerangka penegakan hukum bukan dalam kerangka pertahanan keamanan maka tidak dalam setiap tahapan TNI dapat terlibat, akan tetapi hanya pada tahapan tertentu. Model penentuan level yang digunakan oleh Britania Raya dapat dijadikan sebagai contoh karena tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

Pansus RUU Terorisme juga harus mempertimbangkan juga mengenai perumusan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana terorisme termasuk kemungkinan pelibatan TNI dalam beberapa tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme apakah dapat dirumuskan secara umum atau secara terperinci. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam kerangka penegakan hukum apakah akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dikemudian hari termasuk bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak pada akhirnya.

Hal terakhir yang harus dipertimbangkan adalah tentang koordinasi antar lembaga termasuk peningkatan peranan dari BNPT. Revitalisasi BPNT mungkin dapat dipergunakan sebagai lembaga koordinator seperti Joint Terorism Analysis Centre (JTAC) yang terdapat di Britania Raya.*

FH/am