Penyelesaian Konflik Tanah Harus Mengakomodasi Seluruh Kepentingan

[unpad.ac.id, 11/7/2019] Pusat Studi Konfik dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menggelar Diskusi Publik “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Sumedang” di Ruang Seminar Gedung A Kampus FISIP Unpad, Jatinangor, Senin (8/7).

Suasana Diskusi Publik “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Kabupaten Sumedang” di Ruang Seminar Gedung A Kampus FISIP Unpad, Jatinangor, Senin (8/7).*

“Kegiatan ini ditujukan untuk mencari solusi berkenaan konflik agraria yang menjadi penyebab utama terjadinya konfik di Indonesia,” ujar Ketua Pusat Studi Konfik dan Resolusi Konflik Dr. Soni A. Nulhaqim, M.Si., dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik Unpad.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: Dosen Departemen Sosiologi Fisip Unpad Dr. Wahju Gunawan, Kepala Subseksi Penyelesaian Sengketa,  Konflik,  dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Sumedang Deden Kurniawan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kab Sumedang Hedi Juhaedi.

Dalam pemaparannya, Dr. Wahju menerangkan, penyelesaian konflik tanah maupun agraria tidak bisa diselesaikan dengan obrolan biasa. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Perlu menelaah dulu potensi desanya, dan kemampuan individu masyarakat desanya. Dengan itu baru kita bisa melakukan pemberdayaan lingkungan pada desa untuk menyelesaikan permasalahannya,” ujar Dr. Wahju.

Ia menuturkan, ada enam hal penting dalam resolusi konflik, yaitu: menghentikan dan mengurangi perbedaan dan kepentingan atau aksi, mengkaji penyebab masalah, mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok serta lembaga, mengubah pemikiran semua pihak untuk saling menguntungkan, serta menyelesaikan masalah dan membangun perdamaian, kesejahteraan sosial, dan ketertiban sosial.

Sementara itu, Hedi menyampaikan dalam menyelesaikan suatu konflik tanah, perlu ada penengah yang mampu memfasilitasi seluruh kepentingan yang bersengketa.

Hal tersebut didasarkan atas pengalaman Hedi terkait resolusi konflik yang pernah terjadi di Desa Genteng. Pada 2000 – 2010, terjadinya alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung oleh Perhutani menimbulkan peselihan, sehingga warga-warga yang berprofesi menjadi petani kehilangan mata pencahariannya.

“Sebagai solusinya dibuatlah lembaga LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai penengah antara petani dan perhutani. Saat ini warga sudah kondusif dan sudah tidak ada lagi konflik. Konflik agraria yang pernah terjadi sudah ditengahi oleh LMDH di setiap bagian-bagian desanya,” kata Hedi.

Pemerintah pun terus berupaya memfasilitasi berbagai pengaduan dari masyarakat seputar konflik tanah. Deden menjelaskan, lahirnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan merupakan  bukti keseriusan kementerian untuk menangani pengaduan masyarakat yang lebih beragam.*

Rilis: Alwanuzahy Nusanto Robawa/am