[Unpad.ac.id, 25/05/2016] Hakikat politik sejatinya adalah membangun peradaban yang berangkat dari realitas kehidupan rakyat. Petani adalah gambaran nyata wong cilik dimana seluruh keberpihakan politik seharusnya ditujukan kepadanya. Inilah kesadaran yang muncul ketika Hj. Megawati Soekarnoputri belajar di Universitas Padjadjaran pada tahun 1965-1967.
Hal tersebut terungkap saat Megawati Soekarnoputri membacakan Orasi Ilmiah berjudul “Bernegara dengan Satu Keyakinan Ideologi” dalam Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rabu (25/05). Upacara penganugerahan dibuka oleh Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad.
“Pada akhirnya, bukan hanya Ilmu Pertanian yang saya dapatkan. Di kampus ini pula mental saya ditempa untuk belajar memahami dan bertahan pada keyakinan terhadap ideologi, dalam arti yang sesungguhnya. Peristiwa yang saya alami di kampus inilah yang kemudian membentuk saya menjadi seorang politisi dan memilih untuk terus mengorganisir rakyat melalui jalan kepartaian,” ujar Megawati.
Selain itu, dalam orasi ilmiahnya Megawati berpesan kepada kaum muda agar tidak menganggap sejarah sebagai barang rongsokan. Sejarah, ujar Megawati, adalah harta karun yang begitu berharga. Mempelajari sejarah bukan berarti sekadar mengingat peristiwa atau periodisasi dalam sejarah. Mempelajari sejarah adalah memahami pemikiran, nilai, keyakinan, dan keseluruhan dialektika yang terjadi di setiap peristiwa penting di masa lalu atas dasar kebenaran sejarah. Megawati juga menyampaikan beberapa hal yang disebutnya sebagai “pertanggungjawaban sejarah” atas berbagai persoalan penting saat dirinya menjadi presiden.
Pertama, betulkah Sipadan – Ligitan serta merta lepas pada saat Megawati menjabat Presiden? Pada dasarnya, Sipadan – Ligitan bukan merupakan wilayah Indonesia jika didasarkan pada UU Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia sehingga diperebutkan dengan berbagai argumentasi.
“Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia dan menjadi bagian dari commonwealth, paling awal masuk Sipadan – Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Putusan tersebut kebetulan ditetapkan pada 2002 saat saya menjabat sebagai presiden,” jelas Megawati.
Kedua, tentang Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura. Saat itu pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang, wilayah Singapura akan semakin luas. “Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu,” ujar Megawati.
Ketiga, proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan Tiongkok. Saat itu, tidak ada satupun negara yang mau membeli gas Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang dalam keadaan krisis, tapi dunia pun sedang dilanda resesi. Indonesia pun dalam kondisi harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang bertetangga dengan Tiongkok dan sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut.
“Saya akhirnya memutuskan melakukan lobby diplomatik ‘Lenso Bengawan Solo’ secara langsung dengan Presiden Tiongkok, Jiang Zemin. Akhirnya, Tiongkok membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia, lalu memilih bekerja sama dengan Indonesia,” papar Megawati.
Catatan sejarah lainnya, ujar Megawati, sedang disusun oleh para menteri Kabinet Gotong Royong. Megawati ingin tekankan sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik untuk mengelola pemerintahan dan negara.
Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri diajukan oleh Tim Promotor yang terdiri dari Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, MSi (Ketua), Prof. H. Oekan S. Abdoellah, MA., PhD (Anggota) dan Dr. Arry Bainus, MA (Anggota). Dalam pertanggungjawaban akademiknya, tim promotor menjelaskan serangkaian gagasan yang pernah disampaikan Megawati melalui pidato maupun pernyataan politiknya sejak awal berkiprah hingga saat ini yang dijadikan pertimbangan mengapa Megawati layak memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik dan Pemerintahan.
Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri ini antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 1983-1998 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Prof. Boediono, sejumlah Guru Besar Tamu, Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir dan sejumlah sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah menteri Kabinet Gotong Royong, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, sejumlah pimpinan daerah, pengurus PDI Perjuangan, anggota DPR dan DPRD, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Sebelum memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Unpad, Megawati pernah memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dari Waseda University Tokyo Jepang (2001), bidang Politik dari Moscow State Institute of International Relations Rusia (2003), dan bidang Politik dari Korea Maritime and Ocean University Korea Selatan (2015).
Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, memperoleh gelar Doktor secara akademis bukanlah hal yang mudah. Tetapi mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa itu jauh lebih sulit karena membutuhkan puluhan tahun untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan itu sesuatu yang benar.
“Dan itulah Dr. Megawati hari ini. Puluhan tahun beliau menjadi politisi, memimpin PDIP dengan berbagai tantangan, merebut kemenangan nasional dua kali sebagai oposisi, menjadi Wakil Presiden dan Presiden, semuta itu adalah prestasi yang memang sangat pantas mendapatkan kehormatan ini,” ujar Jusuf Kalla. *
Laporan oleh: Erman
