Patrialis Akbar, “Lembaga Kepresidenan dan DPR Harus Bersinergi dan Harmonis”

Patrialis Akbar saat membacakan disertasinya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unpad, kampus Unpad Dipati Ukur, Senin (03/12). (Foto: Indra Nugraha)

[Unpad.ac.id, 03/12/2012] Hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran pada saat ini harus berjalan seirama, keduanya harus memiliki kombinasi yang sempurna agar pembangunan bangsa ini dapat berada di jalur yang semestinya.

Patrialis Akbar saat membacakan disertasinya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unpad, kampus Unpad Dipati Ukur, Senin (03/12). (Foto: Indra Nugraha)

“Kedua lembaga ini harus bersinergi, harus harmonis satu sama lain. Tentu juga dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum sama-sama mempunyai kewajiban untuk bagaimana membentuk hubungan yang paling ideal sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Patrialis Akbar, ketika menyampaikan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unpad, kampus Unpad Dipati Ukur, Senin (03/12).

Disertasi yang berjudul “Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Fungsi Legislasi dan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Sistem Check and Balances” ini dipresentasikan di hadapan tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH., Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH., dan Prof. Dr. H. Ahmad. M. Ramli, SH., MH., FCB. Arb. Adapun Tim Oponen Ahli dalam sidang terbuka ini adalah Prof. Dr. I. Gede Pantja Astawa, SH., MH., Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MH., dan Dr. H. Kuntana Maknar, SH., MH. Sementara itu turut pula hadir Prof. Huala Adolf SH., LLM., Ph.D., sebagai Representasi Guru Besar, dan Prof. Dr. Ir. Mahfud Arifin, M.S., sebagai ketua sidang.

Lebih lanjut, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kabinet Indonesia II ini menjelaskan pula bagaimana keterikatan kedua lembaga negara ini dalam pembentukan undang-undang setelah adanya amandemen UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 oleh MPR selama empat tahun (1999-2002) membawa perubahan mendasar dalam kekuasaan legislasi. Apabila sebelum perubahan kekuasaan membentuk UU berada di tangan Lembaga Kepresidenan, maka setelah perubahan, kekuasaan itu bergeser menjadi di tangan DPR.

Namun, hal tersebut tak serta merta membuat DPR sepenuhnya memiliki kekuasaan dalam pembentukan UU. Kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR, namun semua RUU harus dibahas bersama Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama.

Terkait dengan RUU yang sudah mendapat persetujuan Lembaga Kepresidenan dengan DPR harus mendapat pengesahan dari Presiden sebagai pemegang administrasi negara dan hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional Presiden, kewajiban Presiden tersebut agar Presiden tidak menjadi pemimpin yang diktator, menunjukan sikap saling menghargai atas kesepakatan yang telah diambil dalam persetujuan RUU menjadi UU.

Ia juga berpendapat, bahwa kewajiban Lembaga Kepresidenan untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU sebagaimana ditentukan konstitusi berlaku untuk kondisi normal. Artinya, ketentuan itu berlaku manakala isi sebuah RUU yang menjadi UU tersebut telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar tanpa terjadi pelanggaran atau kejahatan.

“Kewajiban Presiden untuk mengesahkan suatu rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama menjadi gugur apabila ditemukan adanya jual-beli pasal atau pasal yang diselundupkan setelah disetujui bersama,” sarannya.

Berkenaan dengan hubungan kedua lembaga ini dalam hal anggaran, Patrialis juga menyarankan sebaiknya Lembaga Kepresidenan diberikan hak veto (Veto Bersyarat) terhadap RAPBN yang tidak disetujui, dengan wadah mengeluarkan Perpu, dan Veto ini harus diatur Undang-Undang.

Sidang ini dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin, SH, MH, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, dan wakil ketua komisi III DPR-RI, Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT., serta beberapa pejabat lainnya. Patrialis Akbar akhirnya berhasil lulus dalam sidang doktor dengan yudisium cumlaude. Seluruh tim promotor, oponen ahli, keluarga dan hadirin pun memberikan apresiasi atas keberhasilan Patrialis yang telah menyandang gelar doktor di bidang Ilmu Hukum tersebut.*

Lapran oleh: Indra Nugraha/mar

 

 

 

Share this: