Peran Kampus dalam Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Api

[Unpad.ac.id, 24/09/2013] Indonesia memiliki sedikitnya 130 gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu terjadi erupsi. Jumlah tersebut merupakan terbanyak di dunia. Melihat dari potensi bencana yang diakibatkan letusan gunung berapi, sudah sejauh manakah Indonesia mempersiapkan mekanisme penanggulangan bencana tersebut?

Suasana focus group discussion bertema “Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Api” di Gedung Pascasarjana FTG Unpad Kampus Bandung, Selasa (24/9). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi (FTG) Unpad, Prof. (EM). Dr. Adjat Sudrajat mengatakan, selain banyaknya jumlah gunung berapi aktif serta tingginya frekuensi dan magnituda letusan, kebanyakan masyarakat masih belum memahami bagaimana mekanisme penanggulangan bencana yang baik bila sewaktu-sewaktu erupsi terjadi. Ini didasarkan pada padatnya penduduk di wilayah subur gunung berapi.

“Gunung api itu sebenarnya sangat mendukung kehidupan. Lahan sekitarnya sangat subur sehingga masyarakat pun banyak tinggal di sekitar gunung berapi. Istilahnya adalah volcano centris,” ujar Prof. Adjat saat melakukan diskusi dalam acara “FGD Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Api”, Selasa (24/09) di Gedung Pascasarjana FTG Unpad Kampus Bandung.

Faktor land hunger tersebut juga ditambah pula dengan rendahnya aksesibilitas dan komunikasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mekanisme yang tepat ketika erupsi terjadi. Pemerintah pun memiliki peran untuk mengefektifkan aktivitas mitigasi bencana erupsi gunung berapi.

“Jangan sampai ketika erupsi terjadi yang diungsikan hanya 20 orang sementara tim penolong 80 orang. Ini tidak efektif, dapur pengungsi malah ngurus makan 80 orang tim SAR itu,” ungkapnya.

Sebagai negara yang berada dalam ring of fire, ilmu vulkanologi sudah jauh berkembang dengan teknologi yang lebih baik. Para ahli vulkanologi pun sudah banyak, sehingga aktivitas mitigasi semakin mudah dilakukan. Prof. Adjat menuturkan, melalui riset yang dilakukan para ahli dapat memperkirakan seberapa besar risiko erupsi gunung api berdasarkan kepadatan, frekuensi, serta magnituda letusan.

Baca juga: UKM Lises Unpad Pukau Penonton Indonesian Festival 2013 di UTM Johor Bahru

Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan adalah merelokasi masyarakat yang berada di jalur erupsi ke kawasan yang aman. Namun, Prof. Adjat mengatakan upaya relokasi tidak selamanya menguntungkan. Pasalnya, meskipun mengancam jiwa, gunung berapi tetap menjadi berkah yang menghidupi bagi para masyarakatnya.

“Meninggalkan lokasi yang sudah dihuni sekian lama itu adalah siksaan yang berat. Seseorang yang sudah hidup enak di wilayah erupsi pasti tidak akan nyaman kalau direlokasi di kota. Faktor land hunger itulah salah satu penyebabnya,” jelas Prof. Adjat.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika memang harus dilakukan relokasi, pilihlah rencana relokasi yang dinamis, efektif, dan berperikemanusiaan. Hal ini tentunya harus disosialisasikan terlebih dahulu, jauh sebelum erupsi terjadi.”Lakukanlah sosialisasi yang baik melalui teknik partisipatif,” tambahnya.

Pemerintah pun dalam hal ini harus bertindak cepat, tidak terlalu birokratis, serta sesuai prosedur. Melalui organisasi seperti SAR, PNPB, dan BPBD, Prof. Adjat menyarankan untuk membentuk “dana darurat”. Dana ini digunakan jika sewaktu-waktu erupsi terjadi, para organisasi pun dapat langsung membantu tanpa menunggu bantuan dari pemerintah melalui dana darurat tersebut.

“Lepas dari itu, memasukkan mata pelajaran mitigasi bencana ke sekolah pun baik dilakukan. Ini untuk membudayakan risiko letusan gunung api sebagai bagian dari kehidupan,” tandasnya.

Kerja Sama dengan Kampus
Sementara itu, staf ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Eko Teguh Paripurno juga mengatakan, perguruan tinggi dinilai efektif dalam menanggulangi bencana erupsi gunung berapi. Ini mendukung paradigma bahwa pada dasarnya penanggulangan bencana itu melibatkan banyak pihak.

“Saat ini sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi penanggulangan bencana. Setiap perguruan tinggi ditunjuk sebagai pusat pengkajian untuk satu bencana tertentu,” ujar Dr. Eko.

Baca juga: Ingin Jadi Dokter yang Baik, Vanessa Natasha Harjito Raih Wisudawan Terbaik Program Sarjana

Mekanisme yang dilakukan BNPB adalah setiap pengkajian suatu bencana ada beberapa tim yang termasuk ke dalam naskah akademik, yaitu tim substansi (melibatkan pakar dari beberapa perguruan tinggi), tim penyusun (pakar-pakar dari perguruan tinggi yang ditunjuk), tim asistensi (tim dari BNPB), dan tim administrasi (kumpulan tenaga administrasi yang diterjunkan oleh perguruan tinggi).

“Melalui mekanisme tersebut diharapkan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan dan dapat bersifat zero risk,” ujarnya.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh *

Share this: