[Unpad.ac.id, 17/04/2015] Unpad akan mengaktifkan Pusat Studi Asia Afrika dan Negara Berkembang menjadi Pusat Kajian Asia Afrika (PKAA). Untuk merealisasikan hal tersebut, Unpad telah menggandeng Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI melalui penandatanganan memorandum pembanguan pusat studi, Selasa (14/04) di Gedung Merdeka, Bandung.
Penandatanganan memorandum tersebut dilakukan oleh Rektor Unpad, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., dengan Kepala BPPK Kemenlu RI, Darmansjah Djumata dan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang PPM dan Kerja Unpad, Dr. med. Setiawan, dr., Dekan FISIP Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A., serta perwakilan dari Afrika Selatan, Pakamisa Augustine,
Rizki Ananda Ramadhan, M.Han., dosen prodi Hubungan Internasional FISIP Unpad mengatakan, pengaktifan kembali pusat studi ini didasarkan pada konteks kerja sama negara-negara di Asia Afrika yang semakin berkembang. Hal tersebut terwujud melalui deklarasi New Asia-African Strategic Partnership (NAASP).
“Indonesia sebagai leader dari deklarasi tersebut sudah sangat penting untuk menghidupkan kembali berbagai pusat studi tentang Asia Afrika,” ujar Rizki yang ditunjuk menjadi Sekretaris Eksekutif PKAA.
Rizki yang dihubungi via telepon, Jumat (17/04) lebih lanjut mengatakan, beberapa negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) menyambut positif adanya deklarasi yang mulai diimplementasikan pada pelaksanaan Peringatan KAA ke-60 di Jakarta dan Bandung, 19 – 24 April mendatang. Untuk itu dibutuhkan kajian intensif dan ruang berkonsultasi agar deklarasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Pasca penandatanganan MoU, sudah banyak tawaran kerja sama dari beberapa negara terhadap PKAA. Bahkan, perwakilan dari negara Afrika Selatan yang hadir dalam acara tersebut secara langsung telah menghubungi pihaknya untuk segera melakukan kajian. “Rata-rata mereka masih bingung bagaimana implementasi dari deklarasi NAASP,” imbuh Rizki.
Ada agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh PKAA, yaitu melakukan penelitian terkait Asia Afrika. Menurut Rizki, penelitian tersebut mencakup lintas disiplin, mulai dari ekonomi, budaya, sosial politik, hingga pertahanan dan keamanan.
“Kita juga akan membuka konsultasi bagi Pemda atau Lembaga negara terkait kebijakan dan program apa yang bisa dilakukan agar selaras dengan deklarasi NAASP. Sehingga ini juga bisa merangkum kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi,” kata Rizki.
Diharapkan, pusat kajian ini dapat dimaksimalkan dengan baik. Menurut Rizki, keberadaan pusat kajian ini sangat strategis mengingat saat ini Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika.
“Kementerian dan beberapa pihak terkait pun diharapkan dapat memaksimalkan keberadaan Pusat Kajian ini, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung,” pungkasnya.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh
