Wali Kota Bogor, Bima Arya, ”Bedah APBD Jika Ingin Lihat Ideologi Pemimpin Daerah”

[Unpad.ac.id, 5/09/2016] Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, di Bale Rumawat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (5/09). Dalam kesempatan tersebut, Bima memaparkan materi mengenai Kepemimpinan Politik: Antara Ideologis dan Populisme.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, saat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa FISIP Unpad di Bale Rumawat Unpad, Jln. DIpati Ukur 35 Bandung, Senin (5/09). (Foto oleh: Tedi Yusup)*
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, saat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa FISIP Unpad di Bale Rumawat Unpad, Jln. DIpati Ukur 35 Bandung, Senin (5/09). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Menurut Bima, memimpin adalah menjaga keseimbangan. Seorang pemimpin harus dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai hal, terutama terkait menjaga agar apa yang menjadi pemikiran pemimpin dapat sampai ke masyarakat dengan baik.

“Tidak mudah meniti jalan yang sangat licin ketika menjadi pemimpin. Karena harus betul-betul menjaga keseimbangan,” ujar Bima.

Untuk menjaga keseimbangan opini publik misalnya, Bima mewajibkan seluruh Kepala Dinas, Camat, dan Lurah di Kota Bogor untuk memilki akun di sosial media. Ia memiliki “jubir digital” yang akan membantunya dalam mengomunikasikan berbagai pemikirannya.

humas unpad 2016_09_05 Fisip 2 -tediBima pun berpendapat, tantangan utama seorang pemimpin adalah selain dapat membumikan ideologi, juga harus dapat menyampaikan pemikirannya dengan baik dan tidak timbul distorsi.

“Selain ideologi dibumikan, tetapi juga mengomunikasikan pemikiran kita, sehingga sampai dan tidak ada distorsi,” ujar Bima.

Terkait ideologi, Bima mengakui,  bahwa sangat perlu seorang pemimpin memiliki dan menjaga ideologinya. Menurut Bima,  ideologi merupakan identitas dari seseorang. Jika ideologi seseorang jelas, maka sikapnya pun akan jelas. Orang yang tidak memiliki ideologi akan terombang ambing, termasuk juga ketika mengambil sebuah kebijakan dalam memimpin.

Ia pun mengkritisi banyaknya politisi yang tidak memiliki ideologi. Selain karena tidak paham, juga banyak dari mereka yang berjuang hanya karena kepentingan materi.

“Tapi kalau berpolitik karena berjuang, itu harus ada landasan ideologi,” ujar Bima.

Bagi Bima, menilai ideologi seorang pemimpin daerah tidaklah dilihat dari retorika atau kata-kata yang disampaikanya. Melihat ideologi seorang pemimpin daerah dapat dilihat dari apa yang ia lakukan pada APBD di daerahnya.

“Menilai seorang walikota ideologinya apa, bedah APBD-nya. Lihat komitmennya pada APBD  apa yang dilakukan,” tuturnya.

Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh

Share this: