Tata Ruang Laut Jadi Salah Satu Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng., saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad di Bale Atikan (Unpad Training Center) Jln. Ir. H. Djuanda 4 Bandung, Kamis (17/11). (Foto oleh: Artanti Hendriyana)*

[Unpad.ac.id, 17/11/2016] Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia adalah adanya strategi tata ruang laut. Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng., tata ruang laut diperlukan untuk menjamin adanya kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng., saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad di Bale Atikan (Unpad Training Center) Jln. Ir. H. Djuanda 4 Bandung, Kamis (17/11). (Foto oleh: Artanti Hendriyana)*
Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng., saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad di Bale Atikan (Unpad Training Center) Jln. Ir. H. Djuanda 4 Bandung, Kamis (17/11). (Foto oleh: Artanti Hendriyana)*

Hal tersebut disampaikan Dr. Subandono saat menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional “Sinergitas Teknologi, Hukum, dan Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Menuju Kedaulatan Pangan di era MEA” yang digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad di Bale Atikan (Unpad Training Center) Jln. Ir. H. Djuanda 4 Bandung, Kamis (17/11).

Melalui tata ruang laut, maka akan ada kekuatan hukum yang berperan. Adapun “kedaulatan” yang dimaksud bukan hanya mengenai wilayah, tetapi juga kedaulatan pangan. Melalui tata ruang laut, juga dijamin adanya keberlanjutan, termasuk keberlanjutan sumber daya alam dan profesi kemaritiman.

“Untuk memberikan kekuatan hukum pemanfaatan ruang di laut, supaya punya kepastian hukum, baik masyarakat maupun yang melakukan investasi,” ujar Dr. Subandono saat menjelaskan fungsi tata ruang laut.

Menurut Dr. Subandono, selama ini kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya laut yang tidak sesuai. Untuk itulah pentingnya ada tata ruang laut yang dikelola secara terpadu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kedepannya, bagi yang akan memanfaatkan atau berkegiatan di laut perlu memiliki izin lokasi. “Izin lokasi dasarnya adalah rencana tata ruang laut atau rencana zonasi. Ini diatur dalam Undang-Undang. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

Seminar nasional ini dibuka secara resmi oleh Dekan FPIK Unpad, Dr. Ir. Iskandar, M.Si. Selain Dr. Subandono, acara ini juga menghadirkan pembicara Dr. Chay Asdak dari Unpad, Dr. Hefni Effendi dari Institut Pertanian Bogor, dan Hendra Sugandhi dari Asosiasi Tuna Indonesia.

Lebih dari 150 peserta mengikuti seminar ini, yang akan mengisi presentasi oral dan poster. Peserta berasal dari berbagai institusi dari seluruh Indonesia. Mereka adalah akademisi, praktisi, serta pemerhati di bidang perikanan dan kelautan.*

Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh

Share this: