Jawa Barat Hasilkan Beragam Inovasi Pelayanan Berbasis Elektronik

[unpad.ac.id, 23/11//2017] Pusat Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSP SDM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran menggelar seminar bertema “Reformasi Pelayanan Publik berbasis electronic Government” di Bale Rumawat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (20/11). Acara ini diikuti oleh peserta dari 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Para pembicara dalam seminar“Reformasi Pelayanan Publik berbasis electronic-Government” di Bale Rumawat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (20/11).

Pimpinan PSP SDM Unpad Dr. Hj. R. Ira Irawati.,M.Si., mengungkapkan bahwa seminar ini merupakan rangkaian dari penelitian Hibah Internal Unpad Hilirisasi. Pusat studi ini telah melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan perizinan berbasis elektronik di kota Cimahi.

Sebagai informasi, kota ini menempati posisi teratas untuk inovasi pelayanan perizinan terpadu di Indonesia versi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Kementerian Kominfo.

Seminar ini dijadikan pula sebagai ajang koordinasi antar 26 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk sama-sama menegaskan komitmen dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis elektronik.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus.,MA. Dalam sambutannya, Dr. Arry mengatakan bahwa pelayanan berbasis elektronik menjadi salah satu perhatian Unpad saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Dr. Dadang Masoem memaparkan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh Jabar. Berbagai inovasi ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah provinsi lain di Indonesia, sehingga menjadikan Jabar selalu menempati posisi teratas pemeringkatan electronic-Government di Indonesia versi PeGI Kominfo.

Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi, S.E, mengatakan bahwa kota Bogor menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep tanda tangan digital untuk proses perizinannya. Denny mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan semata-mata untuk menghilangkan potensi KKN yang marak terjadi di Indonesia.

Denny melanjutkan, dengan proses tanda tangan digital ini, pelayanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepuasan publik atas pelayanan perizinan, terutama pada isu kepastian jadwal pelayanan. Publik dapat lebih mudah melakukan pelacakan atas semua usulan layanan yang diajukan, termasuk transparansi biaya.

Inovasi dalam pelayanan berbasis elektronik juga dilakukan kota Bandung. Kabid DPMPTSP kota Bandung Anhar Hadian S.KM., menegaskan bahwa Bandung sudah menyiapkan aplikasi berbasis teknologi android untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan mengingat peran gawai merupakan suatu kebutuhan primer yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Seiring perjalanan panjang pengembangan aplikasi berbasis elektonik, Bandung menjadi salah satu kota pionir di Jawa Barat yang matang untuk konsep pelayanan berbasis elektronik. Hasilnya pun tidak mengecewakan.

Dari total survei yang dilakukan terhadap pengguna layanan, lebih dari 60% pengguna layanan puas dan sangat puas. Hal tersebut berkat proses yang sangat panjang sejak tahun 2008, serta peran pimpinan yang sangat ketat dalam mengawal proses inovasi pelayanan tersebut.

Pembicara lain, Dr. MD. Enjat Munajat dari PSP SDM Unpad pun ikut menegaskan bahwa peran pimpinan memang menjadi sangat penting dalam menyukseskan beragam inovasi pelayanan berbasis elektronik ini.

Enjat memaparkan, berdasarkan pelajaran yang diambil dari implementasi pelayanan berbasis elektronik di Korea Selatan, faktor utama  kesuksesan pelayanan berbasis elektronik  adalah peran pimpinan, atau disebut sebagai iLeadership. Aplikasi berbasis elektronik sendiri hanya menempati posisi kelima dari tujuh faktor kesuksesan tersebut setelah stabilitas politik, regulasi dan budaya organisasi.*

Rilis oleh FISIP Unpad/art

Share this: