Laporan oleh Erman
[unpad.ac.id, 4/9/2020] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) menggandeng Universitas Padjadjaran untuk melakukan kajian ilmiah terkait topik politik, hukum, dan keamanan. Kerjasama pengkajian tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani para pihak yang terlibat.
“Kami butuh perspektif lain dari kalangan akademisi, diharapkan ada masukan untuk kami yang nantinya akan menjadi pertimbangan kementerian dalam mengambil kebijakan. Selain dengan Unpad, kami juga menjalin kerjasama serupa dengan beberapa universitas lain,” ujar Togar Pr. L. Pangaribuan, S.IP., SH., MH., Kepala Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN pada Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN Kemenko Polhukam, usai meresmikan Nota Kesepahaman di Executive Lounge Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, Jumat (4/9).
(baca juga: Mahfud MD Dorong Aktivitas Demokrasi dalam Kampus)
Togar Pangaribuan hadir bersama dengan Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN pada Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Gusnadi Taswar, ST., MBA., dan beberapa personil Kemenko Polhukam. Mereka diterima oleh perwakilan Unpad yang dipimpin oleh Dekan FISIP, Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si., MT., M.Si (Han).
Dalam Nota Kesepahaman tersebut, Kemenko Polhukam juga menggandeng Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Sekretaris Kemenko Polhukam, Tri Soewandono, Rektor Unpad, Prof. Rina Indiastuti, dan Rektor Unpar, Mangadar Situmorang,PhD. *
