Tjahjo Kumolo: Pandemi Momentum Percepat Reformasi Birokrasi

Laporan oleh Arif Maulana

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo. (Foto: Dadan Triawan)*

[unpad.ac.id, 12/10/2020] Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo mengatakan, pandemi Covid-19 mendorong pemerintah semakin gencar melakukan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Dalam krisis kesehatan dan ekonomi, saya kira merupakan momentum tepat untuk kita berbenah secara komprehensif dan integral,” ujar Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara kunci dalam seminar daring “Revitalisasi Kelembagaan Sektor Publik di Indonesia,” Senin (12/10).

Tjahjo mengatakan, pembenahan pada masa pandemi Covid-19 diperlukan agar terbangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, cepat, semakin produktif dan efisien, serta tetap mengikuti protokol kesehatan.

Baca juga:  Upaya Bersama, Unpad Kejar Target Masuk 500 Besar Peringkat Dunia

Salah satu aspek dalam reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diperlukan mengingat kualitas ASN yang semakin profesional akan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki sekira 4,2 juta ASN. Sebanyak 1,6 juta di antaranya masih tenaga administrasi. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah ASN untuk mengisi di level fungsional.

“Ke depan ada pejabat komposisi struktural, teknis, kesehatan, guru/dosen, dan tenaga pelaksana (administrasi) yang harus semakin sedikit,” ujarnya.

Selain peningkatan kualitas ASN, pemerintah juga berfokus menyederhanakan birokrasi. Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini hampir 80% kementerian dan daerah sudah melakukan penyederhanaan birokrasi. Ia menargetkan, akhir 2020 seluruh kementerian dan daerah bisa menerapkan sistem birokrasi yang sederhana dan fleksibel.

Baca juga:  Perubahan Iklim Ancam Hilangnya Biodiversitas Ekosistem di Bumi

Mantan Menteri Dalam Negeri RI 2014 – 2019 ini menjelaskan, penyederhanaan bertujuan untuk menyelenggarakan proses birokrasi yang dinamis, mewujudkan profesionalitas ASN, percepatan sistem kerja, hingga mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Seminar ini digelar oleh Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP Unpad bekerja sama dengan Institut Pembangunan Jawa Barat. Acara juga menghadirkan tiga pembicara utama, antara lain: Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn.) Moeldoko, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Direktur Injabar Unpad Yogi Suprayogi Sugandi, PhD. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Utama Injabar Unpad Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.*