Bahas Kebijakan Ekonomi Hijau, FH Unpad dan BKSAP DPR RI Gelar Diskusi

Suasana diskusi kelompok terpumpun yang digelar

Rilis

ekonomi hijau
Suasana diskusi kelompok terpumpun yang digelar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Convention Hall Centre Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (10/11) lalu.*

[unpad.ac.id, 14/11/2020] Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar diskusi kelompok terpumpun yang digelar di Convention Hall Centre Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (10/11) lalu.

Diskusi bertajuk “Promoting Indonesia’s Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in the Parliamentary Legislative and Oversight Roles ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci, di antaranya Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu pembicara kunci lainnya antara lain Direktur Wilayah Asia dan Amerika WFD Matthew Hedges, Dekan FH Unpad Prof. Dr. An An Chandrawulan, LL.M., serta Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris

Dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik disebutkan, hasil dari diskusi ini membahas mengenai perkembangan ekonomi hijau di Indonesia. Berdasarkan data sampai 2018, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5 – 6%.

[irp]

Pertumbuhan ini salah satunya disumbangkan dari hasil sumber daya alam. Meski mampu mendongkrak ekonomi, eksploitasi sumber daya alam juga harus memilikirkan pelestariannya. Eksploitasi besar-besaran akan membuat Indonesia rentan terkena dampak perubahan iklim.

Pandemi Covid-19 juga menjadi tantang perekonomian Indonesia. Dibutuhkan upaya pemulihan yang signifikan. Para pembicara sepakat bahwa pemjulihan yang ramah lingkungan merupakan peluang dan langkah yang patut dilakukan oleh Indonesia.

Kelestarian lingkungan tetap perlu dijaga beriringan dengan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi pembangunan berkelanjutan dengan konsep ekonomi hijau.

Di akhir diskusi, para panelis menyatakan bahwa menjalankan strategi ekonomi hijau tidak akan menghambat strategi ekonomi biasa. Dokumen-dokumen yang berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan juga perlu untuk dipertahankan dan terus diterapkan serta diperlukan juga transparansinya guna mendukung strategi-strategi untuk melestarikan lingkungan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud demokrasi.(arm)*

Share this: