Laporan oleh Arif Maulana
[unpad.ac.id, 7/12/2020] Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran Rudiantara menyampaikan sejumlah harapan untuk pengembangan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
Harapan tersebut disampaikan Rudiantara usai Rapat Pleno MWA Unpad yang digelar di Auditorium Unpad Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda, No. 4, Bandung, Senin (7/12). Rapat Pleno ini merupakan agenda kerja terakhir dari kepengurusan MWA Unpad periode 2015-2020.
Saat diwawancarai Kantor Komunikasi Publik Unpad, Rudiantara mengharapkan agar Unpad bisa lebih mandiri, salah satunya dari sisi pengelolaan keuangan. Ini disebabkan, sebagai PTN BH, Unpad dituntut untuk memiliki kemandirian pengelolaan keuangan yang tidak bergantung pada APBN.
“Secara bertahap Unpad harus mampu menggali kemampuan diri sendiri untuk bisa menghidupi dirinya sendiri,” kata Rudiantara.
[irp]
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014 – 2019 ini mengungkapkan, Unpad diharapkan memiliki unit bisnis tersendiri. Unit ini diharapkan mampu mengelola berbagai aset yang dimiliki Unpad menjadi bisnis yang bisa dimanfaatkan.
Pengelolaan unit bisnis ini diharapkan berjalan sendiri, tidak menggunakan proses bisnis di Unpad. “Mengapa? Karena kalau menggunakan proses yang ada, dia akan masuk ke dalam suatu proses birokrasi yang panjang,” ujar Rudiantara.
Dengan berjalan sendiri, diharapkan unit bisnis ini bisa lincah dan fleksibel dalam mengelola aset Unpad, sehingga pemasukan keuangan dari non-APBN juga akan meningkat.
Rudiantara juga menegaskan bahwa sumber keuangan non-APBN PTN BH jangan terus bergantung pada UKT mahasiswa. “Di luar itu (UKT), harus dikembangkan lebih besar lagi,” kata Rudiantara.
Selain keuangan, MWA Unpad juga mengharapkan Unpad menjadi bagian dari kontestasi perguruan tinggi global. Ini berarti, mahasiswa dan dosen harus mampu berkiprah di tingkat internasional.
[irp]
Dosen, kata Rudiantara, harus bisa menjadi pengajar di perguruan tinggi asing. Mahasiswa Unpad juga didorong untuk melakukan pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi di luar negeri.
“Ini yang harus dilakukan PTN BH. Beda dengan PTN yang didanai pemerintah,” tutupnya.
Rapat Pleno ini dihadiri oleh sejumlah anggota MWA Unpad, baik secara luring maupun daring. Turut hadir Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, Ketua Senat Akademik Prof. Ganjar Kurnia, dan Ketua Ika Unpad Irawati Hermawan selaku anggota ex-officio MWA Unpad.*
