Mengabaikan Protokol Kesehatan Turut Berpengaruh pada Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia

Laporan oleh Arif Maulana

Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Dr. Deni Kurniadi Sunjaya, dr., DESS.*

[unpad.ac.id, 10/1/2021] Sejumlah pihak menyoroti tingginya kasus Covid-19 Indonesia. Sorotan ini juga banyak dikaitkan dengan perbandingan angka kasus Covid-19 di Indonesia dengan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Dr. Deni Kurniadi Sunjaya, dr., DESS, berpendapat, kasus Covid-19 di Indonesia jangan dibandingkan secara apple to apple dengan negara tetangga, seperti Thailand atau Vietnam.

“Kita banyak berasumsi, berspekulasi, tetapi jarang evidence based (berdasarkan bukti ilmiah),” ungkap Deni dalam diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu: Outlook Kesehatan Indonesia 2021” yang digelar Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu (9/1).

Baca juga:  Buka Pendidikan Dokter, Unpas Jalin Kerja Sama dengan Unpad

Peneliti kebijakan kesehatan ini menuturkan, pandemi Covid-19 tidak hanya dilihat dari skala struktural saja. Secara teori, derajat kesehatan diukur berdasarkan faktor struktural, kohesi dan kapital sosial, perilaku masyarakat, hingga sistem kesehatan.

Dari banyak faktor tersebut, Deni menilai tidak adil jika asumsi terkait tingginya kasus kematian Covid-19 di Indonesia dibandingkan dengan Thailand hanya dilihat dari faktor struktural saja, salah satunya dari kebijakan pemerintah. Faktor lain juga turut memengaruhi peningkatan kasus Covid-19.

Hal tersebut Deni temukan dari hasil penelitiannya bersama peneliti di Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Unpad, saat awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Baca juga:  Galeri Foto Dies Natalis ke-56 Universitas Padjadjaran

“Kita melihat sekitar 20 – 30% masyarakat kita masyarakat bedegong (angkuh). Mereka tidak mau pakai protokol kesehatan. Sekarang saja, ada 30 persenan yang tidak mau divaksin,” papar Deni.

Jika dihitung dari jumlah penduduk Jawa Barat sebesar hampir 50 juta, ini berarti ada 10 juta penduduk yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan.

“Artinya, kita menghadapi permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau pelayanan kesehatan,” pungkasnya.*