Prof. Muradi Beberkan 7 Klaster Isu Politik dan Keamanan Indonesia pada 2021

Laporan oleh Arif Maulana

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof. Muradi, PhD, menjadi pembicara pada diskusi virtual “Satu Jam Berbincang Ilmu Episode ke-12: Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021” yang digelar Dewan Profesor Unpad, Sabtu (2/1).

[unpad.ac.id, 3/1/2021] Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof. Muradi, PhD, menyampaikan pandangannya terkait isu politik dan keamanan Indonesia menghadapi tahun 2021.

“Tahun 2021 ini bukan cuma bicara bagaimana Covid-19 bisa tuntas. Ada efek turunan dari tahun 2019 sampai hari ini,” ungkap Prof. Muradi dalam diskusi virtual “Satu Jam Berbincang Ilmu Episode ke-12: Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021” yang digelar Dewan Profesor Unpad, Sabtu (2/1).

Guru Besar bidang ilmu keamanan dalam negeri ini menjelaskan, setidaknya ada 7 klaster isu politik dan keamanan yang mengemuka pada 2021. Tujuh klaster isu tersebut hampir sama dengan isu politik dan keamanan di tahun sebelumnya.

[irp]

Klaster pertama yaitu legislasi politik, Prof. Muradi mengatakan, ada 3 hal yang perlu dicermati pelaksanaannya, yaitu pembahasan RUU Pemilu, RUU Haluan Ideologi Pancasila, serta isu pembahasan sejumlah revisi Undang-undang, di antaranya UU BUMN dan UU Kejaksaan.

Klaster selanjutnya yaitu kebebasan sipil. Ia menyoroti soal pelarangan aktivitas FPI di Indonesia di akhir 2020 hingga menyangkut pada sejumlah isu kriminalisasi. “Saya kira isu kebebasan sipil akan menjadi isu yang utama,” tuturnya.

Klaster ketiga yaitu kejahatan siber dan digitalisasi. Kerentanan sejumlah situs penting pemerintah dari tangan peretas (hacker) hingga meningkatnya kejahatan digital menjadi 2 fokus masalah yang akan dihadapi.

Ini terjadi mengingat Indonesia secara legal belum punya penguatan untuk memberikan perlindungan dari serangan peretas.

Selanjutnya klaster pelembagaan politik. Prof. Muradi menyoroti agersivitas aktor keamanan dan tata kelola keamanan. Menurutnya, pelibatan TNI dan Polisi dinilai agresif dalam membatasi ruang publik.

Klaster kelima adalah politik identitas. Isu-isu identitas diperkirakan akan kembali menyerang Indonesia, menyusul akan digelarnya kontestasi politik Pemilihan Gubernur DKI pada 2022.

[irp]

Prof. Muradi menilai, politik identitas pada Pilgub DKI 2017 akan kembali terulang di 2022 jika negara tidak bisa mengelola isu tersebut.

Klaster keenam soal isu radikalisme dan terorisme. Menurutnya, ada metode baru yang ditemukan Densus 88 terkait isu terorisme. “Banyak pelaku teror yang tidak lagi menggunakan media sosial dan internet untuk kemudian berkomunikasi kembali ke pola yang tidak digitalize,” ungkapnya.

Isu terakhir yang dijelaskan Prof. Muradi menyangkut soal separatisme Papua. Isu ini merupakan isu tahunan. Tahun ini masalah Papua akan kembali mengemuka, mengingat pemerintah memiliki wacana untuk membahas revisi UU Otonomi Daerah yang habis pada 2021.*

Share this: