Unpad Kuatkan Budaya Antikorupsi Melalui Pendidikan Mandiri dan Insersi

Mahasiswa baru saat melakukan aleut-aleutan (pawai) sambil membawa poster berisikan pesan moral di Unpad Kampus Jatinangor, Senin (24/08). (Foto oleh: Tedi Yusup)*
budaya antikorupsi
Ketua Klinik Antikorupsi FH Unpad Dr. Sigid Suseno, M.Hum., bersama Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri dalam kuliah umum “Pembekalan Kuliah Antikorupsi” secara daring dari ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (17/3). (Foto: Dadan Triawan)*

[unpad.ac.id, 19/3/2021] Universitas Padjadjaran berkomitmen dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi untuk mahasiswa. Hal ini merupakan upaya bersama untuk membangun budaya antikorupsi yang perlu dikuatkan sejak masih di bangku kuliah.

Ketua Klinik Antikorupsi Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigid Suseno, M.H., menjelaskan, materi pendidikan antikorupsi di Unpad tidak mengajarkan tindak pidana seputar korupsi. Pendekatan yang dilakukan Unpad lebih pada bagaimana memahamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi pada mahasiswa.

“Kemudian meningkatkan kesadaran (mahasiswa) terhadap perilaku koruptif, internalisasi nilai-nilai dan budaya antikorupsi, dan membangun sikap antikorupsi,” ujar Sigid dalam acara kuliah umum daring “Pembekalan Pendidikan Antikorupsi” yang menghadirkan langsung Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, Rabu (17/3).

Sigid menjelaskan, ada 2 kegiatan pendidikan antikorupsi di Unpad, yaitu pendidikan mandiri yang dilakukan khusus di Fakultas Hukum dan pendidikan universal di tingkat universitas. Pendidikan dilakukan berupa klinik antikorupsi dengan menggunakan metodologi terbaru.

Perihal klinik antikorupsi ini, FH Unpad sudah memiliki dosen yang menggeluti tentang clinical legal education. “Jadi kita sudah punya pakarnya untuk melakukan pendidikan tentang klinik antikorupsi di Fakultas Hukum,” terang Sigid.

Adanya Klinik Antikorupsi memberi warna bagi pendidikan antikorupsi di Unpad. Sigid menjelaskan, melalui pendidikan mandiri tersebut, mahasiswa diberikan materi dan kesempatan untuk meneliti dan mengadvokasi terkait isu antikorupsi. Advokasi dilakukan terhadap otoritas dan siswa sekolah.

Untuk bisa mengikuti Klinik Antikorupsi, mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah Hukum Pidana (mata kuliah wajib di semester 2) dan/atau mata kuliah Tindak Pidana Khusus (mata kuliah pilihan di semester 5).

Pengajar pada Klinik Antikorupsi tidak hanya dari kalangan dosen FH Unpad saja. Banyak dosen tamu dalam dan luar negeri maupun praktisi antikorupsi ikut menjadi pengajar dalam klinik ini.

Proses pembelajaran menggunakan metode student center learning. Setelah pendidikan selesai, mahasiswa langsung turun ke lapangan mengajarkan materi antikorupsi ke masyarakat dan sekolah. “Mereka mengajari sambil belajar juga, sehingga ada manfaat ke masyarakat,” kata Sigid.

Aktivitas lain adalah melakukan advokasi dan penelitian. Hasil riset mahasiswa dari suatu kasus dibuat ke dalam proyek dan diadaptasikan ke tingkat pemerintahan. Dengan demikian, mahasiswa punya peran langsung dalam menciptakan kebijakan antikorupsi.

Kedua adalah pendidikan bersifat menyeluruh di tingkat universitas. Materi antikorupsi diinsersikan melalui mata kuliah dasar umum (MKDU) bagi mahasiswa.

Unpad sendiri, kata Sigid, memiliki proyek kerja sama dengan sejumlah lembaga. Salah satunya penerapan modul pendidikan antikorupsi dengan USAID. Melalui modul ini, pendidikan antikorupsi diajarkan langsung kepada mahasiswa di semester awal.

“Pemberian pendidikan di semester awal akan menjadi bagian dari selama proses pembelajaran selama dia kuliah. Harapannya, mahasiswa akan punya pribadi yang baik setelah dia lulus dari Unpad,” kata Sigid.

Share this: