Ciri Politik Orang Sunda, Populis tapi Tidak Kosmopolitan

orang sunda
Representasi kehidupan orang Sunda dalam drama “Tukang Asahan” karya alm. Wahyu Wibisana dalam acara Pidangan Budaya Rumawat Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 30 April 2012. (Foto: Tedi Yusup)*

[unpad.ac.id] Representasi politik Sunda di tingkat nasional cenderung rendah jika dibandingkan dengan wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pola masyarakat Sunda dengan Jawa yang sudah tercirikan sejak zaman dahulu.

Dosen Antropologi Universitas Padjadjaran Dr. Budi Rajab, M.Si., menjelaskan, struktur masyarakat Jawa bagian tengah dan timur cenderung memusat. Salah satu yang melatarbelakanginya adalah pola mata pencaharian masyarakat yang cenderung sebagai petani di sawah.

“Masyarakat petani sawah dalam satuan politik masyarakat dunia biasanya muncul satu kekuatan besar yang menyatukan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita mengenal kerajaan besar Mataram Kuno sampai Majapahit,” kata Budi dalam Webinar Politik Sunda: Relasi Kuasa dan Kepemimpinan yang digelar Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad, Senin (10/5) lalu.

Budi menuturkan, ciri masyarakat persawahan adalah mampu terkonsentrasi sehingga bisa disentralisasikan oleh satu kekuatan besar. Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat Sunda yang cenderung sebagai peladang.

Dengan perbedaan kondisi sosial ini, kata Budi, masyarakat Sunda lebih punya kekuatan yang bersifat lokal. Kekuasaan terbagi secara lokal di beberapa wilayah.

Budi menjelaskan, meskipun Sunda juga memiliki kerajaan besar, pola kekuasaannya tidak menganut sistem imperium, layaknya kerajaan besar di Jawa. Kepemimpinan kerajaan Sunda lebih terfokus pada penataan masyarakat ke dalam, bukan penaklukan keluar wilayah.

“Kekuatan besar yang mampu menjatuhkan masyarakat itu tidak ada di Sunda, sehingga satuan politiknya lebih bersifat lokal,” tutur Budi.

Hingga saat ini, representasi politik Sunda masih rendah secara nasional. Padahal, kata Budi, orang Sunda kecenderungannya lebih punya visi politik yang populis. Hanya saja, orientasinya lebih lokal, tidak kosmopolitan.

“Konsekuensinya, politiknya kepemimpinan Sunda memang sulit berbicara pada tingkat nasional karena orientasi kepemimpinannya lebih tetap bersifat lokal, tidak luas atau kosmopolis. Populis, tetapi orang Sunda tidak bisa membangun kekuatan populis yang kosmopolis,” papar Budi.

Sementara itu, Dosen Psikologi Unpad Dr. Yus Nugraha, M.A., mengatakan, nilai-nilai kesundaan menjadi modal bagi orang Sunda untuk bisa menjadi pemimpin. Nilai-nilai seperti cageur, bener, bageur, pinter, dan singer merupakan nilai jati diri Sunda yang mampu memberikan sumbangsih bagi pembangunan karakter bangsa.

Webinar tersebut juga menghadirkan dua pembicara lainnya, yaitu perwakilan Badan Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Ani Rostiyati dan Dosen Ilmu Politik Unpad Dr. Husin Al-Banjari, M.Si.*

Share this: