[unpad.ac.id] Komunikasi publik berperan krusial dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Meskipun tren kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai, aktivitas komunikasi kesehatan perlu terus dilakukan pemerintah melalui kolaborasi dengan berbagai unsur, salah satunya adalah para pemuka masyarakat (opinion leader).
Demikian disampaikan Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dr. Uud Wahyudin, M.Si., saat memberikan orasi ilmiah “Kecermatan Komunikasi Publik dan Peran Opinion Leader untuk Melawan Pandemi Covid-19” berkenaan dengan Peringatan Dies Natalis ke-61 Fikom Unpad yang digelar secara hybrid, Sabtu (18/9) lalu.
Uud mengatakan, pemerintah perlu menggandeng para opinion leader dalam melakukan edukasi di masyarakat. Upaya ini untuk mendorong penguatan komunikasi dan literasi kesehatan. Literasi yang kuat akan mendorong masyarakat lebih melek mengenai bahaya Covid-19.
Namun, strategi kampanye literasi kesehatan harus dilakukan oleh opinion leader yang tepat, serta menggunakan komunikasi interpersonal, edukasi, dan konseling. Uud berpendapat, tiga strategi komunikasi ini bertujuan agar komunikasi kesehatan yang diterapkan mampu menurunkan sebaran Covid-19.
Peran utama para opinion leader tersebut adalah mengampanyekan protokol kesehatan dan vaksinasi di masyarakat. Selain itu, kata Uud, para pemuka juga berperan penting dalam menengahi maupun memecah beragam persoalan Covid-19 di masyarakat.
“Opinion leader mampu memecah ragam persoalan Covid-19, seperti perbedaan pandangan pemangku kepentingan, kepanikan publik, miskomunikasi, disinformasi, adanya hoaks, blunder komunikasi otoritas, serta kesan kurang kompaknya antar warga bangsa dalam melawan pandemi Covid-19,” papar Uud.
Selain mengikutsertakan opinion leader, pemerintah juga perlu melakukan komunikasi publik yang cermat dan tepat. Strategi komunikasi publik yang baik diharapkan akan menghilangkan berbagai pernyataan blunder yang dikeluarkan pemerintah.
Uud memaparkan, berdasarkan data LP3ES periode 1 Januari – 5 April 2020, ditemukan 37 pernyataan blunder pemerintah terkait Covid-19. Pernyataan blunder juga kembali ditemukan di 2021 dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi dengan cepat direvisi oleh pemerintah.
“Bila disampaikan secara gamblang ke masyarakat, berdasarkan data akurat dan informasi yang terarah dan jelas, maka masyarakat akan melek bahaya Covid-19,” kata Uud.
Acara Peringatan Dies Natalis ke-61 Fikom Unpad juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Dr. Tine Silvana Rachmawati, M.Si., dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi pada Manajemen Krisis dalam Organisasi di Masa Pandemi Covid-19”.
Pada orasinya Tine menyampaikan, setiap kali terjadi krisis, organisasi harus mengambil tindakan cepat dalam menghadapinya. Keterbukaan informasi pada sebuah perusahaan atau organisasi harus tetap dilaksanakan.
Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan impitan akibat pandemu, keterbukaan informasi dan komunikasi menjadi kunci sekaligus bagian dari solusi.*
