Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Menkumham Yasonna Laoly Kunjungi Unpad

Menteri Hukum dan Ham RI Prof. Yasonna Laoly memberikan sambutan saat melakukan kunjungan ke kampus Unpad di ruang Executive Lounge Kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Bandung, Senin (4/7/2022).(Foto: Dadan Triawan)*

[Kanal Media Unpad] Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna H. Laoly melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiasuti beserta pimpinan dan akademisi Fakultas Hukum di Ruang Executive Lounge Kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Bandung, Senin (4/7/2022).

Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka penjajakan kerja sama antara Kemenkumham RI dan Unpad melalui Fakultas Hukum. Satu di antara rencana kerja sama yang dilakukan adalah studi lanjut Magister dan Doktor bagi para aparatur sipil di lingkungan Kemenkumham RI.

Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan FH Unpad Dr. Laina Rafianti, M.H., menjelaskan, Kemenkumham melalui BPSDM tertarik menjalin kerja sama pendidikan dengan FH Unpad. Kerja sama tersebut akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan akan menghasilkan luaran “Smart ASN” di lingkungan Kemenkumham.

“Dalam dua bulan terakhir, sudah ada pembicaraan dan penjajakan yang mengarah ke kerja sama pendidikan,” kata Laina.

Bentuk kerja sama pendidikan yang dilakukan adalah penyelenggaraan pendidikan Magister Ilmu Hukum bagi pegawai Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi lulusan Vokasi, Program Magister Ilmu Hukum bagi pegawai lulusan Sarjana, serta Program Doktor Ilmu Hukum bagi pegawai di lingkungan Kemenkumham RI.

Kurikulum yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan kerja di lingkungan Kemenkumham. “Kita sudah ada peminatan, tetapi untuk kelas-kelas kerja sama seperti ini akan dimungkinkan sekali untuk dikustomisasi,” kata Laina.

Sementara itu, Rektor mengatakan, rencana studi lanjut Magister Ilmu Hukum bagi lulusan vokasi perlu disesuaikan dengan kebijakan pendidikan vokasi yang ditetapkan pemerintah. Program Pascasarjana seyogianya harus sebidang dengan program di bawahnya.

“Program vokasi telah didesain agar lulusan memiliki kompetensi dan keahlian yang terjaga dengan baik, maka Magisternya juga harus sebidang,” kata Rektor.

Untuk itu, pembukaan program Magister Hukum Terapan dipandang menjadi solusi untuk para lulusan vokasi yang ingin melanjutkan studi di FH Unpad. “Ini skema paling pas dibandingkan masuk ke program S-2 akademik. Dikhawatirkan, skill ketika masuk ke S-2 akademik menjadi tidak terjaga,” jelas Rektor.

Menanggapi pemaparan Rektor, Yasonna menyambut baik rencana kerja sama yang dilakukan kementeriannya dengan Unpad. Salah satu yang menurutnya bisa menjadi terobosan adalah penyelenggaraan program pendidikan Magister Hukum Terapan.

Menurutnya, banyak pegawai Kemenkumham yang merupakan lulusan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Keimigrasian. Dengan demikian, keberadaan program Magister Hukum Terapan bisa menjadi penting.

“Program Magister Hukum Terapan ini saya kira bisa dipertajam kembali, kurikulum dan penjabarannya seperti apa. Yang pasti, ini bisa membantu pegawai Kemenkumhan menjalankan fungsinya menjadi PNS yang mengabdikan ilmu pengetahuan terapannya,” ujar Yasonna.

Yasonna optimistis bahwa jika program Magister Hukum Terapan ini bisa direalisasikan di Unpad, maka akan menginspirasi perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan program hukum serupa.

“Dengan kerja sama yang baik, saya percaya pengembangan SDM di Kemenkumham akan menjadi lebih baik,” kata Yasonna.

Dukung Usulan Prof. Mochtar Kusumaatmadja Jadi Pahlawan

Di tempat yang sama, Dekan FH Unpad Dr. Idris, M.A., mendorong Menteri Yasonna Laoly untuk mendukung penetapan Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan nasional pada tahun ini. Saat ini proses pengusulan gelar pahlawan Prof. Mochtar tengah dibahas di Dewan Gelar Nasional.

“Kami berharap Bapak Menteri mendukung, sehingga dosen kami, guru besar kami, Prof. Mochtar menjadi pahlawan nasional,” ujarnya.

Yasonna sendiri mendukung penuh usulan tersebut. Almarhum Prof. Mochtar merupakan sosok yang dikagumi Yasonna. “Sepak terjangnya tidak pernah lelah demi lahirnya konsep negara kepulauan. Karena itu, sangat wajar dan layak Pak Mochtar dianugerahi gelar pahlawan nasional,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yasonna dan Rektor Unpad menerima buku dan publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disusun Tim Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital. Penyerahan buku disampaikan langsung Ketua Tim Pusat Studi Cyber Lawa dan Transformasi Digital Dr. Tasya Safiranita Ramli, M.H.*

Share this: