Dirjen IKP Kominfo: Arah Komunikasi Publik 2023 Harus Inklusivitas

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong menjadi pembicara kunci pada Seminar “Outlook Humas Pemerintah 2023: Penguatan Peran Pranata Humas Indonesia” yang digelar atas kolaborasi Universitas Padjadjaran dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia di Ruang Serba Guna Gedung 2 Lantai 4 Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Sabtu (17/12/2022). (Foto: Dadan Triawan)*

[Kanal Media Unpad] Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong mengatakan, arah komunikasi publik nasional pada 2023 adalah inklusvitas. Humas pemerintah dituntut untuk bersikap inklusif, netral, dan independen dalam menjalankan peran kehumasannya.

“Komunikasi yang inklusif itu tidak boleh ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi,” ungkap Usman saat menjadi pembicara kunci pada Seminar “Outlook Humas Pemerintah 2023: Penguatan Peran Pranata Humas Indonesia” yang digelar atas kolaborasi Universitas Padjadjaran dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia di Ruang Serba Guna Gedung 2 Lantai 4 Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Sabtu (17/12/2022).

Usman menjelaskan, inklusivitas yang dimaksud berarti akses publik terhadap informasi harus dibuka dengan berbagai cara hingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah 3T, kalangan minoritas, serta publik internasional.

Dalam mewujudkannya, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyampaian informasi yang lebih mudah dan luas dengan menggunakan kanal yang beragam. Karena itu, humas juga didorong untuk menguasai teknologi digital.

“Humas tidak boleh gagap teknologi. Humas harus piawai dalam menggunakan teknologi digital. Paling tidak Humas perlu memahami tren komunikasi digital yang senantiasa berkembang pesat,” ujar Usman.

Kendati demikian, metode komunikasi konvensional tetap harus dilakukan. Komunikasi interpersonal juga perlu dikuasai oleh seorang Humas.

Usman memaparkan, melalui kemampuan komunikasi konvensional, seorang humas dapat langsung melihat respons gestural yang tidak dapat dilihat jika menggunakan media kanal digital. Selain itu, kemampuan ini juga menjadi salah satu metode efektif untuk menyampaikan berbagai program pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, seorang humas juga perlu melakukan strategi komunikasi berbasis data. Strategi ini diperlukan agar penyampaian informasi dapat dengan tepat disampaikan sesuai targetnya.

Lebih lanjut Usman mengatakan, kemampuan komunikasi tersebut diperlukan untuk menyongsong berbagai tantangan komunikasi oleh humas pemerintah pada 2023. Refleksi dari capaian program pemerintah di 2022 dapat menjadi bekal untuk perencanaan dan perbaikan komunikasi ke depan.

Ia mencontohkan, kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022 tidak lepas dari dukungan peran humas pemerintah dan privat dalam meningkatkan citra positit Indonesia di tingkat global. Kesuksesan ini perlu menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di 2023 yang dinilai masih sama dan bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Salah satu yang disorot adalah sosialisasi UU KUHP baru hingga penyelenggaraan Pemilu di 2024. Upaya ini memerlukan kepiawaian pranata humas pemerintah dalam melakukan komunikasi yang netral. Keberpihakan seorang humas pemerintah adalah pada persatuan dan kesatuan.

“Kita harus hati-hati. Jangan sampai salah komunikasi yang akan berdampak buruk pada kita sebagai aparatur pemerintah,” ujar Usman.

Wakil Ketua Iprahumas Indonesia Dyah Rachmawati Sugiyanto mengatakan, Iprahumas telah menyusun Outlook Humas Pemerintah 2023 yang merupakan salah satu program kerja di 2022. Penyusunan ini bertujuan untuk membantu kerja pemerintahan di 2023 mendatang. Menurutnya, Iprahumas perlu memberikan rekomendasi/usulan dengan perspektif komunikasi publik.

“Beberapa isu yang bergulir pada 2022 dan agenda nasional 2023, perlu disikapi oleh para pejabat Humas Pemerintah, baik struktural maupun fungsional,” kata Dyah.

Pemaparan Outlook Humas Pemerintah 2023 disampaikan langsung oleh Dyah. Setelah itu, outlook tersebut mendapat tanggapan dari berbagai narasumber, yaitu: Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Forum Humas BUMN Aestika Oryza Gunarto, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut, Ketua Umum APPRI Jojo S. Nugroho, Ketua Bidang MBKM PP Aspikom Wisnu Widjanarko, serta Sekretaris Umum Perhumas Benny Butarbutar, serta moderator Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi, PhD.*

Share this: