[Unpad.ac.id, 03/09/2016] Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, mengharapkan kerja sama perguruan tinggi dalam mendukung program Kementerian Sosial. Kerja sama tersebut diharapkan lebih dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dari golongan masyarakat miskin.
“Kebutuhan Kementerian Sosial terhadap peran perguruan tinggi itu mutlak,” ujar Khofifah saat melakukan pertemuan dengan Rektor dan sejumlah pimpinan Unpad, di Ruang Executive Lounge Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (02/09) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Khofifah didampingi beberapa pejabat eselon I di Kementerian Sosial RI. Sedangkan dari pihak Unpad, selain Rektor hadir pula Ketua Dewan Profesor Unpad, Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, SE., MS., pimpinan Pokja Dewan Profesor Unpad, pimpinan universitas dan fakultas, turut hadir perwakilan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Khofifah menerangkan, sejak 2015, Kemensos berkontribusi dalam pelaksanaan program penyiapan 5.000 desa mandiri yang disiapkan Pemerintah. Program tersebut dikoordinasikan melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemensos sendiri berkontribusi menyiapkan 100 Desa Sejahtera Mandiri yang penentuannya dimitrakan langsung dengan perguruan tinggi.
“Desa Sejahtera Mandiri ini yang menentukan perguruan tinggi, dimana mereka punya desa yang digunakan sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata, ataupun desa yang menjadi binaan masing-masing perguruan tinggi,” kata Khofifah.
Melalui program Desa Sejahtera Mandiri, Kemensos bisa mendukung penyiapan berbagai fasilitas yang dibutuhkan desa. Kebutuhan tersebut dimonitori langsung oleh perguruan tinggi selaku pembina desa.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, program ini juga bisa terintegrasi dengan program pengembangan wilayah yang dilakukan Unpad di Jawa Barat. Seperti diketahui, Unpad tengah mengimplementasikan program ASUP Jabar (Aliansi Strategis Unpad-Jawa Barat), dimana salah satu implementasinya ialah diterjukannya guru besar aktif Unpad melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui program Profesor Masuk Desa.
Khofifah sendiri mengapresiasi program Profesor Masuk Desa yang dilakukan Unpad. Menurutnya, program ini dapat lebih mendekatkan dunia akademik perguruan tinggi kepada masyarakat desa. Berdasarkan fakta di lapangan, ia menuturkan masih banyak masyarakat desa yang belum memahami sosok seorang profesor.
“Program Profesor Masuk Desa ini ajaib. Saya paham dunia guru besar itu seperti apa dan dunia kampung itu seperti apa,” ujar Khofifah.
Khofifah pun berharap pertemuannya dengan Unpad ini dapat saling memberikan penguatan antar kedua pihak, baik pada program Profesor Masuk Desa maupun program yang dikembangkan di Kemensos.*
Kerja Sama
Sementara itu, salah satu kerja sama dengan Kemensos RI terwujud melalui penandatangan Piagam Kerja Sama (PKS) antara Unpad dengan Direktorat Jenderal Pengentasan Fakir Miskin Kemensos RI. Dalam kerja sama ini, Unpad diminta melakukan pendampingan dalam peningkatan kapasitas pengurus Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam rangka pembentukan dan operasionalisasi Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha Unpad, Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, di sela peluncuran Layanan E-Warong Kube Program Keluarga Harapan (PKH) Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, di lapangan ex-Situ Otong, Jalan Babakan Jati, Bandung, Jumat (02/09).
Layanan e-warong merupakan salah satu program Kemensos dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Layanan ini memberikan bantuan secara non tunai yang terintegrasi melalui sistem aplikasi perbankan berbasis teknologi informasi. Ini bertujuan memutus mata rantai rentenir.
Setiap masyarakat miskin yang mendapat Kartu Keluarga Sejahtera secara otomatis mendapatkan akses transaksi e-warong. Masyarakat miskin dapat melakukan transaksi e-warong melalui sistem aplikasi Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS).
Khofifah menuturkan, layanan e-warong bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya moral hazard. “Ini yang harus membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang tadinya menerima charity, maka bisa diwujudkan dengan pendekatan prosperity,” kata Khofifah.*
Laporan oleh Arief Maulana / eh
