[unpad.ac.id, 2/3/2019] Pusat unggulan Maluku Corner Universitas Padjadjaran kembali menyelenggarakan beberapa kegiatan strategis di wilayah Maluku. Kegiatan digelar guna melaksanakan sejumlah kerja sama yang telah dibangun dengan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten.
Di Kabupaten Buru, Maluku Corner Unpad dipercaya untuk menyusun standar operasional penanaman padi di pulau Buru. Penyusunan ini tetap memperhatikan kearifan lokal dan studi kelayakan kegiatan peternakan dan kepemilikan lahan dari aspek hukum agraria.
Kegiatan penyusunan berlangsung di Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Savana Jaya, Kab. Buru dari 20 hingga 23 Februari lalu.
Saat melakukan kegiatan, tim Maluku Corner yang terdiri dari Dr. Reginawanti Hindersah, Ir., MP., Dr. Nia Kurniati, SH., MH., Dr. Andre R. Daud, S.Pt., M.Si., Priyanka, MP., Cecep Firmasyah, S.Pt., MP., serta perwakilan dari Universitas Pattimura Dr. A. Martin Kalay diterima secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Buru, Temok Karyadi di ruang dinasnya.
Dalam pertemuan itu, Temok menjelaskan mengenai arah pembangunan utama di Kab. Buru yang meliputi sektor pertaniam dengan hukum agrarianya dan sektor peternakan.
“Pemerintah Kabupaten Buru juga berharap dapat terus menjalin kerjasama dengan Unpad dalam pembangunan sektor ini secara intensif,” ujar Temok dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik Unpad.
Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemetaan potensi generasi muda di Provinsi Maluku. Bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, tim asesmen yang terdiri dari Prof. Dr. Hendriati Agustiani, M.Si., Dr. Maya R. Ardiwinata, M.Si., Priyanka, M.P., Safitri Tejaningsih, M.S.M., Dra. Nurul Yanuarti, M.Si., dan Azhar El Hami, M.Psi., melakukan asesmen di Kota Ambon dan Kota Saumlaki.
Asesmen ini mengambil responden yang terdiri dari siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan pegawai dengan usia kurang dari 35 tahun. Asesmen di Ambon digelar di Ruang Pertemuan Lt. 7 Kantor Bappeda Provinsi Maluku. Sementara asesmen di Saumlaki digelar di aula SMAN 1 Tanimbar Selatan.
“Dengan adanya asesmen ini, kebijakan kebijakan serta arahan yang dibuat oleh Bappeda dapat menyesuaikan dengan SDM yang ada mengingat kebijakan yang dibuat harus menjangkau ke pulau pulau lain di Maluku sebagai provinsi kepulauan,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku Dr. Djalaludin Salampessy, M.Si.*
Rilis: Maluku Corner Unpad/am
