[unpad.ac.id] Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti mengatakan, Unpad mendukung rencana pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia sangat membutuhkan data yang bisa diintegrasikan dari seluruh lembaga yang ada.
“Indonesia adalah bangsa yang besar serta aksesibilitas informasi yang semakin tinggi, maka kita yakin kita butuh jumlah dan variasi layanan pemerintah berbasis data cukup besar,” ujar Rektor saat memberikan sambutan pada Webinar Nasional “Menuju Indonesia Satu Data”, Kamis (29/4).
Saat ini, data menjadi kekayaan bagi kemajuan bangsa. Data yang valid, akurat, dan terus diperbarui menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.
Rektor menjelaskan, kebijakan satu data Indonesia dibutuhkan sebagai basis dari pengambilan kebijakan di era sistem informasi dan kecepatan merespons perubahan. Seluruh program, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan memajukan bangsa Indonesia harus berbasis data.
Meski demikian, persoalan data masih membayangi di Indonesia. Kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Persoalan data pada sisi hulu menghadapi tantangan multidimensi, meliputi dimensi data (jenis, variasi, jumlah dan sumber data); dimensi tata kelola (kemampuan mengumpulkan, mengorganisasi, dan distribusi data); dimensi perkembangan (kemampuan dalam membaca dan mendeskripsikan data); serta dimensi keberlanjutan(kesadaran untuk terus menggunakan data untuk pengambilan keputusan).
“Kalau seluruh institusi pemerintahan ini memasok data, maka kita akan punya sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Rektor.
Untuk itu, Unpad mendorong agar kebijakan satu data Indonesia melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bisa terwujud guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan secara nasional.
Dengan kapasitas yang dimiliki, mulai dari SDM yang kapabilitas; banyaknya Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi; hingga jejaring yang luas, Rektor optimistis Unpad bisa mendukung terwujudnya SPBE.
”Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan pimpinan negara dan daerah di dalam mengambil keputusan yang strategis,” kata Rektor.
Webinar ini terselenggara atas kerja sama Unpad dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Acara juga menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini, Dirjen Aplikasi informatika Semuel Abrijani Pangerapan, dan Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Cahyono Tri Birowo.
Pembicara selanjutnya, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Bambang Dwi Anggono, Managing Director EPI Indonesia Moses Huwae, serta Conutry Manager VMware Indonesia Cin Cin Go.*
