[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kementerian Transmigrasi resmi menandatangani dokumen kerja sama strategis untuk penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT) di lima kawasan transmigrasi percontohan di Indonesia. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi, Lantai 4, Gedung C, Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin 11 Agustus 2025.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Prof. dr. Nur Atik, M.Kes., Ph.D., Direktur Direktorat Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRHPM) Unpad, mewakili Rektor Universitas Padjadjaran, bersama Muhammad Qufal Umaternate, S.STP, M.Si, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penandatanganan ini turut melibatkan dukungan tim Unpad yang di antaranya terdiri dari Prof. Budi Harsanto, Prof. Iwan Setiawan, dan Dr. Dwi Purnomo.
Program ini akan dilaksanakan di lima lokasi strategis yaitu Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas BUMT sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi lokal, memperluas akses pasar, dan membangun tata kelola yang transparan serta partisipatif. Melalui kerja sama ini, Unpad akan berperan dalam tiga pilar utama, yaitu:
- Riset kebijakan dan model bisnis untuk memastikan BUMT memiliki arah strategis yang tepat.
- Pendampingan dan inkubasi kelembagaan agar BUMT dapat mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan.
- Penguatan kapasitas SDM transmigran dan manajemen BUMT melalui pelatihan, mentoring, dan jejaring kemitraan.
“BUMT harus menjadi milik dan kebanggaan masyarakat transmigrasi, dengan skema kepemilikan mayoritas berada di tangan warga setempat, meskipun investor turut berperan. Prinsipnya adalah mengundang investasi tanpa meminggirkan masyarakat,” tegas Prof. Nur Atik.
Selain penguatan kelembagaan, tim Unpad akan melakukan mapping potensi unggulan di setiap kawasan percontohan, merancang strategi rantai pasok, dan memfasilitasi keterhubungan BUMT dengan pasar regional maupun nasional. Dr. Dwi Purnomo menambahkan, “Kita ingin BUMT tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga pusat inovasi sosial yang memperkuat kemandirian masyarakat.”
Muhammad Qufal Umaternate menegaskan bahwa kerja sama ini adalah langkah penting untuk memastikan keberadaan BUMT menjadi pilar ekonomi transmigran yang tangguh, profesional, dan berdaya saing, sekaligus menjaga prinsip keberlanjutan dan kemandirian komunitas.
Melalui kerja sama ini, Unpad dan Kementerian Transmigrasi menargetkan terciptanya lima BUMT percontohan yang dapat direplikasi di kawasan transmigrasi lain di seluruh Indonesia, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat, dan mendukung visi pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.* (Rilis oleh: DRHPM Unpad)
