[Unpad.ac.id, 2/12/2013] Desentralisasi, atau penyerahan wewenang kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah sudah lama dijalankan di Indonesia. Jika menengok catatan sejarah, desentralisasi sudah berjalan di Indonesia sejak 1945 melalui UU No. 1 tahun 1945. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia lebih aktif dan ikut serta dalam proses pemerintahan.
Desentralisasi pun dapat memfasilitasi praktik demokrasi lokal. Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad, Mudiyati Rahmatunnisa, dra., M.A., PhD. Menurutnya, hubungan antara desentralisasi dan demokratisasi lokal memiliki banyak benefit jika model ini dapat dijalankan dengan baik.
Isu desentralisasi inilah yang menjadi fokus penelitian Mudiyati di bidang Ilmu Politik. Disertasinya mengenai Desentralisasi dan Demokratisasi Lokal di Indonesia kemudian diluncurkan menjadi buku pertamanya yang berjudul “The Rise and The Fall of Indonesia’s Decentralization Policies: from Independence to the Post-Soeharto Era”. Buku tersebut merupakan rekam jejak sistem Desentralisasi di Indonesia dalam kurun waktu 1945 – 2006.
“Dalam desetralisasi itu ada pelimpahan kekuasaan pusat ke lokal (daerah) sehingga rakyat pun bisa lebih aktif dan terlibat pada setiap proses pengambilan keputusan,” ujar Mudiyati.
Hal inilah yang menjadikan proses pembuatan kebijakan lebih bersifat inklusif. Hanya saja, apakah sistem desentralisasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan koridor yang telah dibangun? “Dari segi normatif, konstruksi sistem desentralisasi di Indonesia sudah dibangun dengan baik,” jawab Mudiyati yang juga sebagai Ketua prodi Ilmu Politik FISIP Unpad.
Dari segi empiris, berbagai studi menyebutkan bahwa sistem desentralisasi di Indonesia masih menghasilkan demokrasi elitis, hanya dikendalikan oleh sekelompok masyarakat kecil di suatu daerah.
Padahal, menurut Mudiyati, rakyat memiliki peran baik untuk mendukung suatu keputusan. Rakyat jugalah yang memilih para legislatif dan eksekutif tersebut untuk menjadi wakil daerahnya sesuai dengan janji-janji politik yang digaungkannya ketika masa pemilihan. “Inilah yang sering terjadi di kita. Bagi saya, komunikasi politik para wakil rakyat pasca pemilu itu tidak jelas,” paparnya.
Mudiyati yang pernah mengenyam program doktor di The University of Western Australia ini mengungkapkan, di Australia, proses hubungan antara wakil rakyat dengan rakyatnya berlangsung terus menerus. Hal ini dibuktikan pada setiap kali ada pengambilan keputusan, para wakil rakyat mengirimkan surat kepada seluruh rumah di daerah perwakilannya untuk ikut serta berpartisipasi menentukan suatu keputusan. Hal inilah yang belum terjadi di Indonesia.
“Di kita masih menjadi domain eksklusif antara eksekutif dan legislatif, tapi channel dengan warga negara masih tanda tanya besar. Bisa jadi menimbulkan stigma negatif di masyarakat, seperti begini, waktu pemilu ingat, setelah menjabat lupa,” jelasnya.
Apatisme rakyat pada pemerintah pun bisa dicegah asalkan kedua belah pihak memahami perannya di dalam menentukan keputusan. Pemimpin, menurut Mudiyati harus selalu memikirkan dan dekat dengan rakyatnya. Sementara rakyat pun harus memiliki sikap kedewasaan berpolitik melalui political majoring.
“Di sinilah partai politik menunjukkan perannya selain untuk memperoleh kekuasaan, juga mempunyai kewajiban mematangkan pemahaman politik kepada masyarakat,” cetus Mudiyati.
Enggan Terjun ke Dunia Politik
Sebagai seorang akademisi dengan basis Ilmu Politik, Mudiyati justru enggan terjun langsung ke dunia politik. Dosen kelahiran Cirebon, 8 Mei 1969 ini mengaku lebih senang mengajar ketimbang duduk di parlemen. “Banyak tawaran ke saya, tapi saya tolak. Bagi saya, kepuasan itu adalah ketika kita memberikan ilmu kepada mahasiswa sehingga mahasiswa pun menjadi tahu,” ungkapnya.
Selain menjadi dosen, Mudiyati pun menjadi staf ahli di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Konsultan di Indeks Demokrasi Jabar, serta narasumber pada setiap seminar-seminar politik dan pemerintahan.
Menjadi ahli Ilmu Politik justru berawal dari rasa penasaran Mudiyati terhadap ilmu tersebut. “Dulu justru saya ingin masuk prodi IPA, tapi pada saat Sipenmaru saya diterima di Ilmu Pemerintahan FISIP. Saya pun belajar dan mulai tertarik pada bidang politik. Bagi saya, ilmu politik menyediakan formula ideal untuk menjalankan proses poltik pemerintahan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan manusia,” kenangnya.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh *
