[unpad.ac.id/27/10/2017] Reformasi birokrasi telah menjadi sebuah tuntutan perubahan dalam rangka memberikan pelayanan lebih baik ke semua pemangku kepentingan. Tidak hanya dari sisi tata kelola, reformasi birokrasi perlu dilakukan di berbagai bidang untuk hasil yang lebih optimal.
Untuk mendapatkan wawasan terkait reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran, Tim Reformasi Birokrasi Bidang Informasi Pelayanan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta mengunjungi Rektorat Unpad, Jumat (27/10) ini. Rombongan tersebut diterima oleh Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum., di Ruang Rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi sekaligus Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UPN “Veteran” Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA, CA., mengatakan bahwa tujuannya mengunjungi Unpad adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan publik di Unpad..
“Kita berharap mendapat banyak masukan dan pembinaan dari Unpad untuk dapat berkembang menjadi lebih cepat sesuai dengan tuntutan saat ini,” Dr. Erna.
Berkenaan hal tersebut, Dr. Sigid menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Unpad dilaksanakan secara bertahap semenjak menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum. Dengan status tersebut, Unpad mendapat keleluasaan untuk menyusun organisasi dan tata kelolanya (OTK) sendiri.
“Reformasi birokrasi di Unpad dimulai dengan reformasi tata kelola melalui perubahan OTK. Dari sisi perencanaan dan sistem informasi, kita lakukan melalui reformasi sistem dan teknologi informasi. Dari sisi keuangan melalui sistem remunerasi dan berlanjut pada reformasi di bidang-bidang lainnya, termasuk dalam hal akademik dan riset,” jelasnya.
Dr. Sigid juga menyampaikan dari sisi pelayanan publik, salah satu hasil dari reformasi birokrasi adalah dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Unpad. Unit tersebut mengintegrasikan sistem pelayanan dari seluruh direktorat dalam satu tempat. Selain itu dapat mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kita siapkan sistemnya terlebih dahulu, lalu kita bentengi dengan aturan, lama-lama kita akan terbiasa,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut Dr. Sigid juga didampingi oleh Sekretaris Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik Dadang Abdurrahim, S.H., Sekretaris Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi Alan Ridwan Maulana, S.Si., M.Kom., Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Elin Herlina, S.Sos., beserta jajarannya. Rombongan juga mendapat penjelasan terkait Sistem Informasi Unpad dan mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Unpad.*
Laporan oleh Marlia
