[Kanal Media Unpad] Dalam upaya membuka wawasan baru di bidang data sains, Kementerian Luar Negeri RI melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
Kerja sama diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemenlu RI dengan Fakultas MIPA di ruang Rapat Bersama Livin Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (9/6/2023).
Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani langsung Dekan FMIPA Unpad Prof. Dr. Iman Rahayu, M.S., dengan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Edi Suharto, disaksikan Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Unpad Prof. Yanyan M. Yani, PhD, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan LN Kemenlu Yayan Ganda Hayat Mulyana.
Dalam sambutannya Yayan mengatakan, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputasi, data saat ini menjadi aset strategis dalam mendukung proses perumusan kebijakan luar negeri.
“Data yang sudah diolah tidak lagi sebatas kumpulan angka, kata, dan citra, tetapi menjadi sumber informasi yang kuat dan bernilai khususnya bagi kami di Kemenlu RI,” kata alumnus Unpad tersebut.
Yayan melanjutkan, perumusan kebijakan luar negeri berbasis data saat ini menjadi agenda di beberapa institusi kementerian luar negeri di berbagai negara. Kemenlu RI sendiri saat ini telah memulai merumuskan kebijakan luar negeri yang tidak lagi dipengaruhi intuisi dan pengalaman (wisdom) para diplomat dan pelaku sejarah, tetapi menggunakan pemanfaatan analisis data.
“Beragam metode analisis data, mulai dari pengolahan data sederhana hingga pengembangan model komputasi, machine learning, dan AI, untuk mendukung proses negosiasi, memperkuat layanan konsulat, dan juga memetakan apa yang terjadi di dunia,” kata Yayan.
Untuk itu, dalam kerja sama kali ini, Kemenlu RI menjalin kerja sama tidak dengan ilmu humaniora, tetapi dengan ilmu sains. “Kemitraan dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan kapasitas yang baik sehingga kami lebih siap dalam melakukan pengolahan data,” kata Yayan.
Senada dengan Yayan, Prof. Yanyan mengungkapkan, kerja sama Kemenlu RI dengan FMIPA ini membuka perspektif baru dalam ilmu hubungan internasional di Indonesia.
“Pemahaman hubungan internasional di Indonesia masih kualitatif. Di luar negeri sudah menggunakan data kuantitatif, sehingga intuisi seorang diplomat menjadi lebih tajam,” kata Prof. Yanyan.
Diharapkan, kerja sama ini dapat membuka wawasan para diplomat untuk bisa menghasilkan intuisi yang berbasis data. Hal ini akan menjadikan informasi bisa menjadi lebih akurat dan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jadi informasinya bisa lebih berdampak, bukan hanya sekadar lip services,” ujar guru besar bidang Ilmu Hubungan Internasional tersebut.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dikembangkan ke aktivitas lainnya, seperti kolaborasi riset dan publikasi, pelatihan bersama, supervisi bersama, hingga implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.*
