[Kanal Media Unpad] Dalam rangka memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran (Unpad) berkolaborasi dengan aliansi Cipayung menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Lawan Kemiskinan Sistemik!”. Acara yang dihelat di Bale Sawala Unpad pada Jumat 17 Oktober 2025 ini menghadirkan berbagai perspektif untuk mengupas tuntas akar persoalan kemiskinan dan menawarkan gagasan solutif.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi perdana antara Dirkema Unpad dengan organisasi Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unpad, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumedang, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Unpad. Diskusi berjalan dinamis ini dipandu oleh moderator Dr. Achmad Abdul Basith.
Acara dibuka oleh Direktur Kemahasiswaan Unpad, Inu Isnaeni, Ph.D. Dalam sambutannya, Inu Isnaeni menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan visi Unpad untuk menjadi universitas yang unggul, inklusif, dan berdampak.
“Kegiatan ini adalah bentuk inklusivitas mahasiswa, baik mahasiswa yang berorganisasi internal maupun mahasiswa yang berorganisasi eksternal,” ujarnya, sambil berpesan agar tidak ada dikotomi dalam upaya kolaboratif untuk masyarakat.
Strategi Pemerintah dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan
Dr. Zaidirina, S.E., M.Si., yang mewakili Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), memaparkan “Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025-2029”. Dengan visi “Berdata, Berdana, Berdaya”, pemerintah menargetkan 0% Kemiskinan Ekstrem dan menekan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5-5% pada 2029.
Beliau menguraikan beberapa tantangan utama, seperti data yang belum terintegrasi, program yang belum tepat sasaran, dan koordinasi yang masih rendah. Untuk mengatasinya, BP Taskin mengedepankan beberapa pilar strategis, di antaranya Sistem Penargetan Nasional (Satu Data) yang mengintegrasikan data ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi sasaran, Program Graduasi Kemiskinan yaitu Merancang program agar penerima bantuan sosial dapat mandiri secara bertahap melalui empat pilar intervensi: pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan pendapatan, pembinaan, dan peningkatan tabungan, Pemberdayaan Ekonomi dengan cara menciptakan ekosistem semi closed-loop dimana masyarakat miskin diberdayakan sebagai produsen, salah satunya melalui Koperasi Merah Putih.
Koperasi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Henny Navilah S.H. LLM Mewakili Menteri Koperasi RI., dalam materinya menekankan peran strategis koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi dinilai sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi.
Pemerintah melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) berupaya memotong rantai pasok yang panjang dan didominasi tengkulak, yang selama ini merugikan petani dan konsumen. Hingga 16 Oktober 2025, tercatat 82.063 KDKMP telah berbadan hukum dengan lebih dari 1 juta warga desa menjadi anggota. “Koperasi adalah alatnya orang yang lemah… dari yang lemah-lemah menjadi kekuatan,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu kutipan yang ditampilkan.
Membongkar Kompleksitas Kemiskinan Struktural
Raden Muhamad Purnagunawan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, memaparkan data dan analisis mendalam mengenai kemiskinan sistemik di Indonesia. Menurutnya, masalah utama terletak pada ketimpangan yang ekstrem. “Distribusi pendapatannya sangat tidak merata dan standar kemiskinan kita terlalu rendah,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa meskipun Indonesia berstatus negara berpendapatan menengah-atas, sekitar separuh penduduknya masih rentan jatuh miskin. Purnagunawan juga mengkritisi garis kemiskinan nasional yang dianggap terlalu rendah, setara dengan negara-negara seperti Senegal dan Kenya, yang membuat angka kemiskinan resmi tampak kecil namun tidak merefleksikan kerentanan yang sesungguhnya. Akibatnya, kebijakan yang ada seringkali tidak menyentuh akar masalah.
Akar Politik dan Ekonomi dalam Kemiskinan
Muhammad Risyad Fahlefi, Ketua Umum DPP GMNI, memberikan perspektif dari gerakan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah disebabkan oleh kemalasan individu, melainkan buah dari struktur ekonomi politik yang timpang. “Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi… tetapi kekayaan terkonsentrasi pada segelintir konglomerat dan pejabat, sehingga kesenjangan melebar,” papar Risyad.
Risyad mengidentifikasi beberapa akar kemiskinan sistemik, antara lain struktur ekonomi yang tidak adil dimana 1% penduduk menguasai 50% aset nasional, tingginya kerentanan ekonomi, ketergantungan pada investasi asing, serta kebijakan pemerintah yang cenderung karitatif dan populis, bukan transformatif. Ia menyerukan agar negara mengambil sikap berdikari secara ekonomi dan mahasiswa harus bersinergi dengan elemen masyarakat lain untuk mengawal agenda ekonomi kerakyatan.
Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh elemen, khususnya mahasiswa dan pemangku kebijakan, untuk terus mengkritisi dan mengawal program-program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan mampu mengubah struktur yang melanggengkan ketidakadilan.* (Rilis oleh: Dirkema Unpad)
