Laporan oleh Arif Maulana
[unpad.ac.id, 4/10/2020] Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof. Arief Anshori Yusuf, PhD, menyebut hal utama pemulihan ekonomi Indonesia dari jurang resesi adalah menyelesaikan pandemi Covid-19 terlebih dahulu. Ini disebabkan, resesi yang terjadi di Indonesia diakibatkan adanya pandemi.
“Tidak akan terjadi resesi kalau Covid-nya tertangani,” ujar Prof. Arief dalam diskusi “Memahami Resesi dan Ketatanegaraan” yang digelar secara virtual oleh Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Sabtu (3/10).
Dalam menangani Covid-19, pemerintah sangat bergantung pada hasil efektivitas dari uji klinis fase III vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh tim dari Unpad. Sebab, vaksin menjadi salah satu upaya untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia.
[irp]
“Apa yang dilakukan Prof, Kusnandi Rusmil (ketua tim riset uji klinis vaksin Covid-19 Unpad) penting banget untuk ekonomi Indonesia. Pemerintah seolah-olah mengandalkan itu sekali,” kata Prof. Arief.
Lebih jauh Guru Besar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Profesor Unpad ini menjelaskan, pelonggaran kembali mobilitas masyarakat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga dinilai berisiko. Upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kembali geliat ekonomi.
Di sisi lain, pelonggaran mobilitas masyarakat akan memicu klaster baru apabila tidak diimbangi dengan ketegasan dalam memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Peningkatan kasus akan berdampak pada kembali melemahnya pertumbuhan ekonomi.
“Jika PSBB lagi, ekonomi drop lagi,” kata Prof. Arief.
[irp]
Selain mengoptimalkan penanganan pandemi, Prof. Arief juga merekomendasikan untuk mengoptimalkan stimulus ekonomi dengan fokus ke perlindungan sosial. Banyak kajian yang menyatakan, batuan sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi dinilai lebih efektif menstimulus ekonomi.
“Jadi, orang akan banyak berbelanja, karena kebutuhan,” imbuhnya.
Prof. Arief juga menekankan, pemerintah diharapkan menjadikan krisis ini sebagai kesempatan untuk menambah kecepatan adopsi teknologi serta belajar mencatat beragam kelemahan sistem proteksi sosial yang selama ini berjalan.
Diskusi yang dibuka oleh Ketua Senat Akademik Unpad Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA., ini juga diisi dengan pembicara Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti, PhD. Prof. Susi menyampaikan materi tentang sistem ketatanegaraan pasca-perubahan UUD 1945.*
