[Kanal Media Unpad] Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, guna mendapatkan perspektif baru penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.
Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andie Megantara saat menyampaikan pidato kunci pada Kuliah Umum Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, di Bale Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Selasa, (24/10/2023).
Dalam rilis yang diterima Kanal Media Unpad, Andie menjelaskan, permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional dan tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan yang sama untuk seluruh daerah di Indonesia.
“Masalah kemiskinan itu sangat luas, sangat kompleks, dan bersifat kedaerahan, tidak mungkin bisa disamakan antara kondisi di pulau Jawa dengan luar Jawa. Sementara kelemahan kita adalah menggunakan instrumen yang sama, padahal dengan jumlah bantuan yang sama memiliki nilai yang berbeda antara di pulau Jawa dengan di Papua,” ujar Andie.
Sehingga menurut Andie, pemerintah menyadari tidak bisa bekerja sendirian mengatasi kemiskinan. Untuk itu, perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang perlu dilibatkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem.
Andie menegaskan perguruan tinggi memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik daerah serta memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga, pemerintah berharap perguruan tinggi mampu memberikan perspektif baru dalam menanggulangi kemiskinan.
Selain itu, Andie juga mendorong perguruan tinggi melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung mengatasi masalah kemiskinan, baik dalam program penelitian maupun pengabdian masyarakat. “Program Merdeka Belajar dan KKN diarahkan ke desa-desa miskin jadi mampu mendorong Masyarakat bisa lebih Sejahtera,” ujar Andie.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Prof. Nunuy Nur Afifah menjelaskan, kolaborasi dan sinergi perguruan tinggi dan pemerintah merupakan hal yang tepat. Karena perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, telah membantu individu keluar dari kemiskinan, menciptakan inovasi dalam menanggulangi kemiskinan, dan mendukung masyarakat yang memerlukan bantuan.
Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unpad secara daring ataupun luring dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Keuangan Yadi Hadian; Perencana Muda Bappeda Provinsi Jawa Barat Supradi serta Dekan FEB Unpad Prof. Nunuy Nur Afiah.
Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum, Kemenko PMK juga melakukan penandatanganan naskah Kerja sama dengan Unpad sebagai wujud nyata kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem. (rilis/eks)*
