[Unpad.ac.id, 22/10/2014] Sehari setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, publik menunggu susunan kabinet pemerintahan yang pro rakyat. Kabinet ini diharapkan mampu merealisasikan 9 Agenda Prioritas yang dikenal dengan “Nawa Cita” yang digagas oleh Jokowi-JK.
Pakar Ilmu Politik Unpad, Muradi, PhD, berpendapat setidaknya ada 3 skenario ramalan komposisi kabinet yang dibentuk Jokowi-JK. Skenario pertama memilih 80 – 100 % Menteri sesuai dengan harapan publik dan Nawa Cita. Skenario kedua memilih 60 – 79% Menteri sesuai dengan harapan publik dan Nawa Cita. Sedangkan, skenario ketiga hanya mengakomodir maksimal 59% menteri yang menjadi harapan publik dan Nawa Cita.
“Saya berspekulasi kabinet yang akan diumumkan adalah pada skenario II,” ujar Muradi dalam acara Unpad Merespons “Analisa dan Harapan Terhadap Kabinet Jokowi-JK”, Rabu (22/10) di Ruang Executive Lounge Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung.
Selain Muradi, diskusi ini menghadirkan Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Pakar Komunikasi Politik Unpad), dan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., (Pakar Hukum Tata Negara Unpad), dengan dimoderatori Risna Resnawaty, S.Sos., M.P., Dosen FISIP Unpad.
Skenario kedua, menurut Muradi, juga dipengaruhi oleh partai politik. Orientasi program membaur antara Nawa Cita, kepentingan pasar, elit politik, partai, serta dengan basis pada Trisakti (Berdaulat Bidang Politik, Berdikari Bidang Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan). Sekitar 40% jabatan strategis dan nonstrategis akan diakomodasi untuk elit parpol dan elit politik.
Dalam pelaksanaannya, Jokowi-JK tidak sepenuhnya mengontrol kinerja setiap Kementerian. Namun kontrol penuh justru dapat dilakukan oleh masyarakat. “Kontrol tetaplah ada. Tinggal bagaimana publik mendukung dan mengawasi,” ujarnya.
Ada beberapa kriteria rekrutmen menteri yang digagas Muradi, yaitu memiliki rekam jejak yang baik, profesional, serta memiliki kondisi fisik yang prima. “Akan jauh lebih menarik jika dari parpol pun dapat menguasai tugas sesuai bidangnya,” jelas Muradi.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Dadang menjelaskan, pembentukan kabinet baru justru menjadi krusial. Pasalnya, sejauh mana orang-orang yang dipilih dalam kabinet mampu mendukung dan menjalankan program Jokowi dengan baik. Inilah tantangan yang harus diperlihatkan Jokowi kepada publik.
“Kabinet yang diharapkan adalah kabinet yang dijanjikan, tidak terbenani kepentingan parpol, dan bekerja secara profesional. Kalau Jokowi ternyata tidak berhasil, presiden seperti apa lagi yang diharapkan masyarakat?” tuturnya.
Dalam pandangan Dr. Dadang, Jokowi adalah Presiden yang lahir dan dekat dengan rakyat sehingga, dukungan penuh rakyat menjadi modal Jokowi menjadi Presiden RI. “Masyarakat akan memperhatikan Jokowi melalui media yang massif. Ia punya komunikasi politik yang elegan dan punya news value,” jelas Dr. Dadang.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh *
